DPRD Rohul Paripurna Soal Pokir

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu (Rohul), gelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian Pokok Pikiran (Pokir) untuk tahun anggaran 2021, kemarin.

Kegiatan di ruang Paripurna DPRD Rokan Hulu di Jalan Panglima Sulung, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, langsung dipimpin Ketua DPRD, Novliwanda Ade Putra ST, Sekda Rohul, H Abdul Haris Lubis S.Sos M.Si serta perwakilan Kepala OPD hadir disana.

Pokir hasil penjaringan aspirasi masyarakat, agenda rutin Tahunan berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah. “Dokumen pokir DPRD Rohul menempati posisi yang sangat strategis untuk menjadi dasar pelaksanaan pembangunan Kabupaten Rohul pada Tahun 2021 mendatang,” kata Ketua DPRD Rohul, Novliwanda.

Sebanyak 1.300 lebih Pokir dari seluruh anggota DPRD Rohul dari Dapil masing-masing yang didapat dari risalah rapat dengar pendapat ataupun dari kunjungan ke daerah-daerah pemilihannya. Ini yang menjadi pokir DPRD sesuai dengan sumpah dan janji DPR RI dan DPRD, punya kewajiban untuk memperjuangkan dan menyuarakan aspirasi masyarakat dari daerah konstituennya.

“Apa yang telah disampaikan lewat Forum Paripurna bisa jadi salah satu pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rohul dalam menyusun rencana pembangunan di Rohul untuk RPJMD Tahun 2021 mendatang,” sebutnya.

Persoalan yang paling dibutuhkan masyarakat lanjut Novliwanda, soal infrastruktur dan persoalan ekonomi konsen utama. Kalau ini tidak dilaksanakan, kemajuan di Rokan Hulu bakal sulit diwujudkan.

"Ke depan, mesti ada peningkatan infrastruktur di Rokan Hulu. Kalau ini bisa diwujudkan, secara ekonomi masyarakat di desa-desa bakal membaik. Ekonomi sektor komoditi misalnya, gimana harga karet dan kelapa sawit bisa distabilkan," tambahnya.

Dijelaskannya, lemahnya perekonomian secara ekonomi makro mempengaruhi daya beli dan daya jual masyarakat. Ini mesti menjadi catatan bagi Pemerintah Rokan Hulu. Bila ekonomi makro menjadi kewenangan pemerintah di tingkat nasional, mesti disampaikan kepada Pemerintah Pusat terhadap kendala dan persoalan lewat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Salah satu tugas DPRD menghimpun dan menyerap aspirasi masyarakat. Segala usulan dari masyarakat ada banyak dalam sistem perencanaan nasional. Beberapa proses perencanaan ada Politis teknokrat (partisipatif dan top-down yang dapat diseuaikan dengan program kerja RPJMD.

Masih Ketua DPRD Rohul, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Lima Tahun ini, apa yang belum dan sudah tercapai merupakan bagian DPRD harus diselaraskan dengan program-program pemerintah.

“Harapan ini disampaikan bisa menjadi catatan bagi pemerintah dalam merumuskan rencana kerja pemerintah daerah di Tahun 2021," jelas Politisi Partai Gerindra.

Sekda Rohul, Abdul Haris menanggapi, apa yang disampaikan dalam pokir DPRD Rohul bakal menyempurnakan rancangan awal RKPD Pemkab Rohul pada 2021 mendatang, nantinya disusun sesuai dengan orientasi proses perencanaan pembangunan daerah.

“Semua Pokir yang sudah disampaikan, nantinya Tim dari Bappeda Pemkab Rohul yang menindaklanjuti berdasarkan prioritas. Pokir Anggota DPRD Rokan Hulu Tahun 2021 mendatang, tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rohul," ujarnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait