Ke Jakarta, Khairul Umam Hadiri Rakor Pusat dan Daerah Soal Perda RDTR OSS

Jakarta, katakabar.com - Dua hari lalu, Ketua DPRD Bengkalis, H Khairul Umam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam rangka percepatan penetapan Perda Rencana Detail Tata Ruang untuk Kabupaten dan Kota se Indonesia untuk mendukung Online Single Submission (RDTR OSS).

Rakor itu bertajuk, "Tata Ruang sebagai Piranti Kemudahan Investasi dan Penciptaan Lapangan kerja di daerah”, rapat koordinasi  bertujuan agar para investor lebih mudah berinvestasi di daerah dan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru.

Sekjen Mendagri, Ardi Prabowo mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengatakan, asa dan komitmen pemerintah pusat kepada kepala daerah beserta DPRD guna mempercepat proses penetapan Perda RDTR OSS yang tercantum dalam 3 hal meliputi, ketersediaan materi teknis RDTR yang telah disiapkan pemerintah pusat, komitmen daerah untuk proses penyelesaian perda RDTR OSS dan langkah-langkah konkrit yang diperlukan untuk mempercepat proses penetapan Perda RDTR OSS di 57 Kabupaten dan Kota, ujarnya.

Kata Ardi, berdasarkan arahan Presiden RI, agar semua jajaran melakukan terobosan dan keluar dari hal yang linier dan bersifat rutinitas.

Diminta kepada Pemerintah daerah untuk segera menetapkan RDTR sebagai payung hukum penting dan dasar pelaksanaan percepatan infrastruktur nasional. Beri kemudahan perizinan berusaha dengan tetap mematuhi fungsi lahan atau zona dalam Perda RDTR yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

Selanjutnya kata Ardi, sesuai arahan Mendagri, Tito Karnavian, “dengan semangat dan tekad keras Gubernur, Bupati, Walikota serta Ketua DPRD dan didukung pemerintah pusat, penetapan RDTR OSS di 57 Kabupaten dan Kota dapat ditetapkan dan diundangkan selambat-lambatnya Bulan Mei 2020 nanti," tegasnya.

Tempat terpisah, Ketua DPRD Bengkalis, H Khairul Umam menanggapi, Perda RDTR ini bisa secepatnya selesai di bahas di tingkat Kabupaten agar bisa segera menarik minat orang untuk berinvestasi, terutama setelah Bengkalis masuk dalam daerah strategis ekonomi baru, khususnya Pulau Rupat Utara sebagai kawasan ekonomi baru di bidang pariwisata dan masuk skala prioritas pembangunan pemerintah pusat.

"Perda untuk RDTR OSS memang sangat penting. Untuk menindaklanjuti hal itu DPRD Bengkalis sudah berkomunikasi dengan pihak eksekutif untuk memasukkannya ke Prolegda di Bulan Mei dan disahkan sesuai perintah pusat," jelasnya.

Menurut KU, adanya Perda ini selain memberikan kemudahan berinvestasi, sistem tata ruang bakal dibenahi sebaik-baiknya, sehingga nanti tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka duduki padahal sudah Puluhan Tahun tinggal di daerah tersebut.

Bila masyarakat sudah punya sertifikat tanah dari pihak BPN bakal memberikan keuntungan kepada daerah, sebab pajak yang di pungut bisa masuk dalam PAD, sebutnya.

Setwan Radius Akima, Kabag Humas dan Protokoler, Erry Ibrahim, Plh Sekda, H Heri Indra Putra didampingi Kepala Dinas Bappeda, Hadi Prasetyo, Plt Kepala Dinas PUPR Ardiansyah, Kabag Prokopim, Muhammad Fadhli dan Kabag Hukum, Maryansyah oemar turut mendampingi.  

Editor : Sahdan

Berita Terkait