Soal Eksekusi Lahan di PG, Presiden RI Tunggu Informasi di Jakarta

Pelalawan, katakabar.com - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menerima pengaduan dari ratusan warga Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau, soal Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1087 K/PID.SUS.LH/2018, pada Desember 2018 berbunyi, lahan kebun kelapa sawit seluas 3.323 hektar di Desa Gondai di rampas untuk dikembalikan ke Negara melalui Dinas LHK Riau CQ PT NWR.

Warga Desa Pangkalan menjelaskan, eksekusi lahan yang dilakukan PT NWR meringsek ke lahan milik Koperasi Gondai Bersatu dan Koperasi Sri Gumala Sakti seluas 1.300 hektar.

Saat itu, Orang Nomor 1 di NKRI ini sedang membagi bagikan ribuan sertifikat kehutanan sosial kepada warga Riau sekaligus meresmikan pabrik rayon PT Asia Pacific Rayon (APR) milik Group Royal Gold Eagle (RGE).

"Saya minta tolong sama Pak Jokowi, lahan kami di eksekusi Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Mohon bantuannya Pak Jokowi," teriak salah seorang warga.

Mendengar teriakan, Joko Widodo merespons, pemerintah sudah memberikan hak mengelola hutan desa kepada lembaga pengelola hutan desa.

"Untuk Pangkalan Gondai kan sudah diberikan hak mengelola hutan desa kepada lembaga pengelola hutan desa, seluas 9.210 Hektar di desa Pangkalan Gondai," jelas Presiden.

Tapi, masyarakat bereaksi, lahan yang dimaksud bukan hutan desa, tapi lahan Koperasi yang mereka kelola yang di eksekusi oleh PT NWR memakai alat berat.

Mendapat penjelasan dari warga, tersebut Presiden RI, Jokowi langsung memerintahkan Gubernur dan Kapolda Riau untuk segera mencek ke lapangan.

"Pak Gubernur dan Pak Kopolda nanti tolong di cek lapangan. Nanti sepulang ini di Jakarta saya tunggu informasinya," tegasnya disambut pekikan gembira dari warga.

Dari pengamatan katakabar.com di lapangan, warga Desa Pangkalan gondai menggunakan satu bus PMH masuk ke Pos I RAPP yang di jaga ketat TNI dan Polri dan di bantu sekurity.

Editor : Sahdan

Berita Terkait