Pansus Dorong Segera Legislasi RTRW dan RDTR

Utamakan Asas Regulasi dan Kepentingan Masyarakat

Pekanbaru, katakabar.com – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2040 dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2019-2023, tengah dibahas Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Semaksimal mungkin diupayakan untuk dapat disahkan, tidak cuma tepat waktu tapi mesti tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat Bengkalis. 

Itu sebabnya, penyusunan Ranperda RTRW dan RDTR terealisasi dengan baik dan benar Pansus DPRD mengunjungi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, kemarin.

Bertempat di ruang rapat lantai 8, Kantor Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. Pertemuan dihadiri Organisasi Perangkat Daerah Terkait beserta Camat se Kabupaten Bengkalis. 

Pertemuan disambut dan dibuka Kabid PUPRPKPP Provinsi Riau, Iwan Suryawan, persoalan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang, saat ini jadi problem di berbagai titik wilayah masih banyak status wilayahnya yang belum terlegislasi dengan baik, ujarnya.

Ketua Pansus Ranperda RTRW, H Arianto dan Ketua Pansus RDTR, Zuhandi beserta anggota meminta pihak PUPRPKPP dan pihak OPD Terkait agar dapat membantu menyelesaikan hal-hal terkait RTRW dan RDTR ini di wilayah Kabupaten Bengkalis. Beberapa hal soal batas wilayah yang ada di Kabupaten Bengkalis ini masih menimbulkan banyak tanda tanya bagi masyarakat. 

Banyak masyarakat yang bertanya, mengenai tatanan batas wilayah di daerah mereka tinggal soal keabsahan, mereka takut bakal tergusur disuatu masa.

“Saya dan rekan-rekan anggota dewan lainnya tidak mau hal ini terjadi, masyarakat kami nanti tergusur dari tempat mereka tinggal, disebabkan berada di kawasan lindung.

Ini alas sebenarnya, saya dan rekan-rekan berkonsultasi ke PUPRPKPP agar penyusunan RTRW dan RDTR betul-betul terealisasi dengan baik dan benar biar tidak merugikan pihak-pihak terkait dan masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut,” kata Ketua Pansus RTRW, Arianto.

Ketua Pansus RDTR, Zuhandi meminta agar peta wilayah antar Desa, Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten untuk dapat diperjelas. Begitu pula RDTR di Pulau Rupat. Itu sebabnya harus ada perubahan terhadap status kawasan wilayah-wilayah Kabupaten Bengkalis nantinya diajukan ke pusat, jelasnya.

“Saya berharap untuk Pemprov betul-betul membantu kami di kabupaten agar penyusunan RTRW dan RDTR ini betul-betul sinkron dengan apa yang kami dan masyarakat Bengkalis mau. Perda ini, berlaku tidak cuma sebentar, 20 tahun lamanya dirasakan masyarakat, ini hingga  ke anak cucu nantinya,” tegas Rianto menimpali.

Meski rada alot, pertemuan Panitia Khusus RTRW dan RDTR dengan Pemerintah Provinsi sepakat mendorong percepatan legislasi RTRW dengan mengutamakan asas regulasi dan kepentingan masyarakat. 

TKPRD Kabupaten Bengkalis bakal melengkapi data-data pendukung untuk mendukung kesempurnaan rancangan peraturan daerah RTRW Kabupaten Bengkalis.

Penggunaan batas wilayah yang dituangkan dalam RTRW meliputi, batas wilayah definitif berpedoman peraturan menteri dalam negeri, Batas wilayah yang belum definitif mengacu pada kesepatakan antar daerah dan Batas wilayah yang belum terdapat kesepakatan, menggunakan batas indikatif. 

Soal Kawasan pemukiman eksisting, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada dalam kawasan hutan sesuai dengan SK menteri LHK SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, bakal dilakukan lewat mekanisme outline dengan memperhatikan aspek keterhubungan antar kawasan. 

Pengajuan outline dalam RTRW Kabupaten Bengkalis dapat diajukan selain outline yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau tahun 2018-2038, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perwakilan TKPRD Provinsi Riau, teken berita acara yang sudah disepakati dan disetujui bersama, agar dapat menjadi acuan bersama untuk membentuk rancangan peraturan daerah RTRW di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Editor : Sahdan

Berita Terkait