2020, Bersama Wujudkan Pilkada Berkualitas

Jakarta, katakabar.com - Tahapan perhelatan politik akbar serentak Tahun 2020 mendatang, baru mulai dilaksanakan sekitar Bulan Maret Tahun depan.

Guna mendekteksi dini potensi ancaman situasi nasional, Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Bahtiar mengajak seluruh elemen masyarakat dan stakeholder untuk bersama mewujudkan Pilkada 2020 berkualitas, di kegiatan Kegiatan Refleksi Akhir Tahun DPP KNPI dengan topik “Deteksi Dini Potensi Ancaman Situasi Nasional pada Pilkada 2020” di Gedung RRI Jakarta Lantai 1, pekan ke Empat Bulan Desember 2019, seperti dilansir dari Situs Resmi Kemendagri RI.

“Mewujudkan Pilkada yang berkualitas mesti dilakukan semua pihak, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, baik itu penyelenggaranya, pesertanya dan masyarakat mesti ikut andil berperan untuk mewujudkannya", ujarnya.

Menurutnya, sejumlah indikator dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas meliputi, independensi penyelenggara pilkada di daerah dan netralitas Penyelenggara Pemilu daerah di wilayah pilkada.

"Masih terdapat pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu dan sering kali penyelenggara terindikasi melakukan keberpihakan dan ketidaknetralan pada salah satu pasangan calon kepala daerah, ini harus diantisipasi bersama", tegasnya.

Selanjutnya, Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Kode Etik artinya, satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan, yang dilandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, Ketetapan MPR dan Undang-Undang, Sumpah dan janji jabatan  penyelenggara Pemilu dan Asas penyelenggara pemilu.

Indikator ketiga, partisipasi pemilih yang tinggi disertai kesadaran dalam menentukan pilihannya

Keempat, peserta pilkada melakukan proses penjaringan bakal calon yang berkualitas dan tidak menggunakan politik uang.

Kelima, terpilihnya kepala daerah hasil pemilihan demokratis oleh masyarakat yang memiliki legitimasi yang kuat dan berkualitas.

Untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas berdasarkan indikator tersebut, Kemendagri melakukan Pemetaan Potensi Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2019. 

Tak cuma itu, memberikan penekanan pada Netralitas, profesionalisme dan independensi Penyelenggara serta Cyber war dan politik identitas.

“Politik di medsos banyak dibicarakan, ini bisa menjadi ancaman. Medsos ini repotnya semua orang bisa jadi pewarta. Di sinilah pentingnya produksi konten positif untuk melawan hoaks, ujaran kebencian dan kampanye negatif,” jelasnya.

Sementara Politik identitas kata Bahtiar, sebuah alat politik suatu kelompok seperti, etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Contoh, sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut.

“Soal politik identitas, konsestan dan calon yang mengasah agar dapat dukungan dan membuat sentimentil. Sentimentil kesukuan atau sara itu diangkat dikentalkan dan biasanya diproduksi calon atau pendukungnya agar pemilih menjadi fanatik".

Saya kira partisipasi publik menjadi kata kunci terakhir dan menjadi sangat penting, partipasi bukan hanya di TPS tapi di seluruh proses ini turut terlibat memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat agar tidak terseret dalam fanatisme berlebihan dalam dukung mendukung calon. Semua proses pilkada yang sehat harus dalam suasana rileks, santai, tak tegang, bersahabat dan damai walau berbeda pilihan, tandasnya.

 

Editor : Sahdan

Berita Terkait