Sosialisasi Percepatan PTSL 2021

2024, Target Pemetaan Bidang Tanah 100 Persen

Meranti, katakabar.com - Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Kamsol mengikuti kegiatan sosialisasi penataan hubungan hukum pertanahan dengan tema percepatan kegiatan PTSL Tahun 2021, yang ditaja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Meranti, di Ballroom Hotel Grand Meranti, pada Rabu (24/11).

"Kepada BPN Kepulauan Meranti dapat fasilitasi pelepasan lahan masyarakat dari kawasan Penghentian Izin dan Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang dikeluarkan Kementrian KLHK RI," ujar Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamsol.

Kepala BPN Kepulauan Meranti, Doni Syafrial menjelaskan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mewujudkan intruksi Presiden RI kepada BPN se Indonesia untuk menuntaskan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah masing-masing termasuk Kepulauan Meranti dengan target beres pada Juni 2024 mendatang.

Itu sebabnya, BPN Kepulauan Meranti menggandeng Pemkab Meranti untuk bersama-sama mensukseskan program tersebut terutama peran Camat dan Kades sebagai garda terdepan bersentuhan langsung dengan masyarakat, kat Doni.

Dijelaskannya, untuk penuntasan PTSL ini dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2021 mendatang dilakukan untuk 9 ribu bidang tanah yang tersebar di seluruh Kepulauan Meranti. 

"Harapannya, peran Kades untuk membantu melengkapi persyaratan seperti Alas Hak, KTP dan lainnya," pesan Kepala BPN Kepulauan Meranti.

Untuk mencapai target PTSL ini lanjut Doni Syafrial, masih terbantur kebijakan Penghentian Izin dan Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang dikeluarkan Kementrian KLHK. Artinya, sebelum lahan masyarakat yang masuk kawasan PIPIB dilepaskan Sertifikat Tanah tidak bisa diterbitkan.

Soal ini BPN Kepulauan Meranti, bakal melakukan koordinasi dengan Dirjend Planologi Kementrian KLHK RI untuk pelepasan kawasan masyarakat. BPN Kepulauan Meranti sudah siapkan foto pendukung dan peta lapangan untuk meyakinkan pihak Kemetrian KLHK terkait kondisi eksisting. 

"Usulan kita ini mudah - mudahan dapat dikabulkan Dirjend Planologi dalam rangka menyelesaikan isu yang sudah menjadi masalah besar di Meranti," bebernya.

Pihak BPN Meranti mengklaim untuk lahan yang tidak masuk dalam kawasan PIPIB dapat disertifikatkan paling lambat April 2021 mendatang.

Kita sangat optimis masalah pelepasan kawasan PIPIB Kepulauan Meranti ini dapat berjalan sesuai harapan, sebab sebagian besar lahan masyarakat yang masuk kawasan PIPIB telah mengantongi SKT dibawah tahun 2011.

"Seperti Desa Sungai Cina sebuah lahan ditetapkan sebagai Kawasan PIPIB dari tahun 1993 lalu BPN Kepulauan Meranti sudah mengeluarkan sertifikat untuk pembangunan masjid, artinya kita optimis masalah ini dapat segera beres."

Upaya yang dilakukan BPN Kepulauan Meranti mengusulkan pelepasan PIPIB di Kepulauan Meranti ke Dirjend Planologi sangat diapresiasi Sekda Kamsol.

Penghentian Izin dan Penundaan Izn Baru (PIPIB) yang dikeluarkan oleh KLHK ini sangat menyulitkan Pemkab Meranti.

Untuk merancang program pembangunan salah satunya pengembangan Sagu dimana sebagian kilang Sagu masyarakat masuk kedalam kawasan hutan PIPIB.

"Kita dari Pemda Meranti sangat berharap BPN dapat mencari solusi dan strategi untuk melepaskan lahan masyarakat ini dari kawasan PIPIB, terima kasih atas usahanya."

Editor : Sahdan

Berita Terkait