Pilkada Kep. Meranti 2020

Ada Apa Dengan KPU! Wartawan Kok Tak Boleh Masuk

Selatpanjang, katakabar.com - Sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Meranti rada kesal dan kecewa dengan pihak penyelenggara Pilkada notabene Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti, pada Kamis (24/9).

Soalnya wartawan yang diundang tidak dibolehkan atau tak diizinkan masuk pada kegiatan deklarasi damai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 Kepulauan Meranti. Bahkan sejumlah pencari berita sempat adu mulut lantaran dihalangi saat mau masuk ke dalam ruangan.

Salah seorang wartawan, Aldo yang dihalangi saat masuk mau melakukan peliputan mengaku kecewa dengan pihak KPU Kepulauan Meranti.

"Kalau tak boleh masuk, KPU mestinya tak mengundang kita. Ini sudah diundang dan diminta bawa undangan, tapi tak dibolehkan masuk," ketus Aldo rada emosi.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Meranti, Syamsidir menyayangkan sikap dan kinerja pihak KPU, yang dinilainya sangat tidak profesional.

"Kita sangat sayangkan pihak KPU, sebab mereka bekerja sangat tidak profesional. Kita terpaksa menarik anggota dari pada ribut di sana. Ini kerja tidak profesional, mereka mengundang tak diizinkan masuk," tegasnya.

Terlepas dari persoalan undangan ini ujar Atan sapaan akrabnya, pihak KPU Kepulauan Meranti sudah permalukan para wartawan di depan khalayak ramai.

"Ini namanya permalukan wartan di depan khalayak ramai. Kalau kegiatannya dan dibatasi dan tak dibolehkan masuk, mestinya tak dibuat undangan kepada wartawan," ulasnya lagi.

Sekretaris PWI Meranti, Safrizal menimpali, wartawan umumnya bertugas mencari dan mengumpulkan informasi untuk disiarkan dan dipublikasikan ke media tempat wartawan bertugas.

Itu dijamin dalam Undang - undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Baca pasal 4 ayat 3 cukup jelas menyatakan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

"Kalaupun ada skenario peliputan terbatas ke dalam ruangan saat pencabutan nomor urut Paslon mesti diinformasikan secara intens, sehingga kawan-kawan wartawan mengetahui dan memahaminya."

Tapi persoalannya pihak KPU tidak pernah mensosialisasikan itu. Bahkan, saya sudah tanya langsung sehari sebelumnya tentang teknis peliputan kepada KPU, tak dijawab secara pasti.

Padahal agenda bukan kali ini saja dilaksanakan di daerah. Pada Pilkada sebelumnya, teknis peliputan dibicarakan dengan mengundang wartawan secara menyeluruh agar proses peliputan dan kegiatan bisa berjalan lancar dan aman, ulasnya.

Pilkada dilaksanakan dimasa Pandemi Covid 19. Situasi ini bisa menjadi alasan kuat agar koordinasi yang intens dapat dilakukan penyelenggara dengan wartawan demi terciptanya Pilkada yang tetap memperhatikan protokol Covid 19.

Untuk itu, persoalan serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Apalagi tahapan Pilkada masih terus berjalan.

"Kalau wartawan dicegah untuk mengumpulkan informasi terkait proses pelaksanaan Pilkada, bagaimana terjaminnya informasi yang benar."

Salah satu informasi yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya lewat media massa, gimana mau menangkal dan mencegah terjadinya penyebaran hoaks, sebutnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait