Akhirnya, Pemkab Siak Tetapkan Rp254 Miliar Untuk Penanganan COVID-19


Siak, katakabar.com - Bupati Siak Alfedri mengatakan pihaknya mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp 254 miliar lebih. Total anggaran itu hasil refocusing dan realokasi sebagaimana SKB Mentri Dalam Negeri (Mendagri) dan Mentri Keuangan (Menkeu) untuk penanganan COVID-19.

"Dari 50 persen pengurangan belanja barang dan jasa hasil rasionalisasi itu sebanyak Rp 172 miliar lebih, ditambah Rp 33,7 miliar DAK dan DID kesehatan sebelumnya, dan kita siapkan Rp 44 miliar lebih di Belanja Tak Terduga (BTT) dan ada sekitar Rp 5 miliar lagi kita manfaatkan untuk penanganan Covid 19," kata Alfedri kepada katakabar.com, Selasa (28/4).

Rasionalisasi anggaran itu sudah tuntas dibahas dan diajukan ke Mendagri dan Menkeu pada 24 April 2020 kemarin. Pola realokasi dan refocusing anggaran seperti ini diakui Alfedri berat diawal namun ringan untuk menjalankannya.

"Memang berat pembahasannya diawal, sampai beberapa kali kita rapat sampai pukul 02.00 dini hari. Kita juga didampingi Kapolres dan Kejaksaan, sesuai arahan Mendagri dan Menkeu," kata Alfedri.

Menurut Alfedri, pihaknya sengaja mengambil cara yang berat diawal supaya pelaksanaan anggaran lebih fleksibel. Namun ada pula daerah yang menumpuk hanya di BTT tetapi lebih berat dijalankan.

"Sejak awal saya juga sudah laporkan ke gubernur. Termasuk saya laporkan ada hal-hal yang tidak bisa dikurangi, seperti listrik, internet air dan jasa keamanan kantor," kata dia 

Ia menjelaskan, program refocusing dan realokasi tersebut selanjutnya diarahkan untuk mendukung sarana dan prasarana kesehatan, jejaring pengamanan sosial masyarakat terdampak ekonomi, serta berbagai biaya operasionalisasi dalam pencegahan penanganan covid 19. 

Terkait bantuan sosial tentang jejaring pengamanan sosial, menurut dia berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial berjumlah 27 ribu jiwa penerima. Sementara yang sedang diajukan ke Kementerian Sosial sebanyak 55 ribu jiwa, dan angka kisaran jumlah masyarakat terdampak sosial UMKM 1900 jiwa dan kartu pra kerja 5115 jiwa. Keseluruhan jumlah penerima manfaat berjumlah 39 ribu jiwa.

Pihaknya juga meyiapkan anggaran bantuan sembako senilai Rp200 ribu per Kepala Keluarga sebanyak 32 ribu paket sembako. Dengan perhitungan 39 ribu jiwa dikurangi yang sudah mendapatkan bantuan pangan non tunai sebanyak 7.800. 

"Keseluruhan anggaran yang dipersiapkan untuk ini sebanyak Rp 32 miliar untuk perkiraan kebutuhan 3 bulan ke depan," kata dia.

Sehubungan upaya penanganan di bidang yang lain, Alfedri juga menjelaskan  gugus tugas akan mendirikan posko pengamanan di beberapa pintu masuk Kabupaten Siak. Pihaknya juga mempersiapkan sebanyak 98 ruang perawatan baik di RSUD Tengku Rafian Siak, RSUD Perawang, RSUD Minas dan RSUD Kandis. Selain itu juga dicadangkan sebanyak 300 ruang asrama haji dan BLK serta di IKPP, yang kebutuhan anggarannya sudah dipersiapkan sebagai langkah antisipasi.

Selain itu Pemkab Siak juga menyalurkan 8000 paket sembako bantuan dan masker bagi ODP kurang mampu terdampak Covid 19. Ini luar item yang diprogramkan pada anggaran social safety net. 

Untuk program sembako bersubsidi  juga sudah dialihkan menjadi sembako gratis. Pihaknya juga telah bertemu dengan Kepala Divre Bulog Riau untuk mempersiapkan distribusi 32 ribu paket bantuan sembako yang terdiri dari beras 10 kilo, minyak 1 liter, gula 1 kg, dan ikan kalengan. Paket tersebut selanjutnya akan didistribusikan bekerjasama dengan TNI dan Polri hingga ke kampung-kampung.

Upaya lain yang dilakukan ialah pengadaan masker kain yang dipersiapkan lewat refocusing anggaran pada APBKamp sebanyak 2 pcs per jiwa. Selain itu dari jumlah penerima BLT sebanyak 4000 jiwa lebih di Kabupaten Siak, ditambah dari Top Up BLT dari Bansos Kabupaten Siak sebanyak 18 ribu lebih, termasuk penerima manfaat Kartu Pra Sejahtera sebanyak 6115 jiwa. 

"BLT Dana Desa juga dipersiapkan untuk 11 ribu jiwa lebih penerima manfaatnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp20 miliar. Namun untuk di kelurahan meskipun refocusing anggaran sudah kita persiapkan, namun yang terdampak BLT kelurahan belum termasuk Top Up," kata Ketua PAN Siak ini.

Editor : Sahril

Berita Terkait