Antara Duit CSR dan Penolakan Perpanjangan HGU PT SAI Rohul

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Sekelumit persoalan tengah dihadapi masyarakat Desa Kota Intan Kecamatan Kuntodarussalam Kabupaten Rokan Hulu, Riau dibalik kebersamaan penolakan perpanjangan HGU PT Sawit Asahan Indah (SAI).

Masalahnya terkait pelanggaran kesepakatan oleh masyarakat dengan Kepala Desa Kota Intan. Rabu 26 Desember 2019 lalu, terjadi kesepakatan antara Kepala Desa dengan masyarakat Desa Kota Intan untuk tidak menerima bantuan apapun sebelum perusahaan memenuhi tuntutan kemitraan KKPA atau 20?ri HGU PT SAI.

Sebaliknya, Kepala Desa Kota Intan M Sukur  telah menerima dana sebesar Rp150 juta untuk pembelian tanah kantor desa, yang mana sebelum nya kepala desa tidak pernah membentuk kepanitiaan pembelian tanah kantor desa tersebut.

Nah inilah yang membikin warga kesal dan meminta Kades Kota Intan untuk bertanggungjawab dan transparan soal Corporate Sosial Responsibility (CSR) serta dana pembinaan dari PT SAI.

"Pada saat rapat seluruh masyarakat peserta menyepakati akan menokak bantuan jenis apapun, sebelum adanya realisasi tuntutan masyarakat terkait pola kemitraan KKPA atau 20?ri HGU PT SAI. Namun dibalik itu, kepala desa telah menerima dana sebesar Rp150 juta yang katanya untuk pembelian tanah kantor desa," kata Aderman tokoh masyarakat yang juga mantan Kades Kota Intan kepada katakabar.com, Rabu (20/8).

"Yang mana sebelumnya kepala desa juga tidak pernah membentuk kepanitiaan pembelian tanah kantor Desa tersebut. Berapa harga dan luas nya, kemudian dana pembinaan setiap bulan melaluai proposal juga telah di terima kades dari PT SAI tidak transparan," tambahnya.

Selain itu, salah seorang warga masyarakat desa Kota Intan yang tidak mau disebut nama dimedia mengharapkan Ketua BPD agar pro aktif dalam melakukan pengawasan  terhadap kinerja Kepala Desa baik terhadap dana CSR serta pendapatan asli desa (PADes).

"Kami minta kepada Ketua BPD desa Kota Intan agar pro aktif dalam pengawasan terhadap kinerja kepala desa baik mengenai dana CSR serta pendapatan asli desa ( PADes), agar pemerintah kedepannya lebih tranparan dan masyarakat merasa di ikut sertakan dalam membangun desa ini," kata seorang warga yang tidak mau namanya disebutkan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Kota Intan M Syukur mengatakan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan masyarakat dan beberapa tokoh desa Kota Intan tersebut. Dia menjelaskan, penerimaan dana CSR sebesar Rp150 juta dari PT SAI tersebut perintah Bupati Rokan Hulu Sukiman.

Sebelumnya kata Syukur, sehubungan dengan pembelian lahan perkantoran pemerintahan desa yang baru. Ia tidak menampik duit sebesar Rp150 juta itu telah diterima pemerintahan desa Kota Intan. Justru, Bupati Sukiman yang menghubungi PT SAI agar membantu proses pembelian lahan perkantoran desa Kota Intan.

"Sekarang transparan apa, apakah semua pekerjaan saya harus saya laporkan ke masyarakat, apa ada aturannya. Begini, soal CSR itu atas permohonan pak Bupati bukan saya. Tahun lalu itukan proposal saya bawa ke rumah dinas pak Bupati, lepas itu pak Bupati menelpon pihak perusahaan yaitu pak Marwan selaku direkturnya. Maka pak Bupati minta agar pembelian lahan kantor desa dibantu oleh pihak perusahaan, itu," kata M Syukur, Rabu.

Jadi lanjut dia, soal dana CSR tidak ada sangkut pautnya dengan penolakan perpanjangan HGU. "Kemudian CSR itu atas permintaan Bupati baru keluar, bukan karna ada kehebatan saya meloby itu karna dihubungi Bupati," tegasnya.

Editor : Anggi

Berita Terkait