APBD-P Sudah, Banggar Diskusi Aturan Pra APBD Murni Disepakati Akhir September

Bengkalis, katakabar.com - Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis berdiskusi dan konsultasi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau mengenai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019, pada Kamis (24/9) lalu.

Diskusi bersama BPKAD Provinsi Riau dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Khairul Umam dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Syaiful Ardi beserta Anggota Badan Anggaran, BPKAD Kabupaten Bengkalis dan BAPPEDA Kabupaten Bengkalis dengan Prokes yang ketat dan terbatas jumlah peserta diskusi sesuai arahan Gubernur Riau.

Rapat dibuka Kabid Anggaran Daerah, Mardini Akrom bertempat di ruang Rapat BPKAD. "Terima kasih atas silaturahmi DPRD Kabupaten Bengkalis," kata Mardoni Akrom

Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Khairul Umam menjelaskan, DPRD Kabupaten Bengkalis sudah melaksanakan pembahasan APBD Perubahan. Kedatangan kami berkoordinasi tentang rambu-rambu dan aturan-aturan yang mesti dituruti sebelum melakukan kesepakatan APBD murni, rencananya bakal digelar di akhir bulan September 2021 nanti.

Kabid Anggaran Daerah, Mardoni Akrom mengatakan, soal proses dasar perubahan APBD sesuai pasal 161, yakni adanya perubahan yang tidak sesuai dengan asumsi keuangan, apa yang menyebabkan dilakukannya perubahan, keadaan yang menyebabkan Silpa, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Dalam kondisi Covid 19 seperti saat ini pemerintah melakukan pergeseran, dan dalam ketentuannya pemerintah menyampaikan hasil pergeseran tersebut melalui pimpinan dewan, serta yang menyebabkan Silpa perlu melakukan perubahan APBD.

Selain itu, mengenai rambu-rambu mengacu pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 terkait penanganan Covid 19, dan pemulihan ekonomi dan terkait perlindungan sosial," jelasnya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis, H Adri berharap agar pemerintah sama-sama menjaga supaya tidak terjadi tunda bayar dan mengenai hal tunda bayar ini tidak saling menyalahkan.

Sekretaris Komisi IV DPDR Kabupaten Bengkalis, Irmi Syakip Arsalan bertanya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), apakah harus diuraikan item-item kegiatan atau hanya cantolan program saja?

Berdasarkan PP Nomor 12 Permendagri 77, semuanya harus selesai di RKPD pembahasannya dengan OPD. Pada intinya harus ada dasar menganggarkan pendapatan, tegas Mardoni.

Sekali lagi, terima kasih atas kunjungan DPRD kabupaten Bengkalis terkait implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019.

"Apa yang kita diskusikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa lancar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 maupun APBD Tahun Anggaran 2022," sebutnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait