Apkasindo: Kami Bukan Petani Kaleng-Kaleng (1)

Banten, katakabar.com – Siapapun tak akan bisa memungkiri kalau selama ini Petani Kelapa Sawit Swadaya (PKSS) benar-benar hidup mandiri. 

Mereka nyaris tak tersentuh bantuan pemerintah, apalagi teknologi baru. Kalau harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawitnya dikadali oleh oknum tengkulak, iya.  

Lantaran tak terperhatikan dan tak melek teknologi, wajar kalau produktifitas PKSS jauh di bawah produktifitas kelapa sawit Plasma. 

Maklum, petani plasma, sudahlah sempat disusui pemerintah, dapat pembinaan pula dari perusahaan bapak angkatnya meskipun lima tahun terakhir justru banyak plasma yang memilih pergi dari bapak angkatnya itu. 

Meski segala sesuatunya dijalani secara mandiri, jumlah PKSS ini semakin hari justru semakin membengkak juga. 

Data Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyebut, dari 6,8 juta hektar kebun kelapa sawit petani, 92?alah milik PKSS, sisanya plasma. 

Jadi, suka atau tidak, PKSS yang meski hanya punya produksi TBS antara 400–600 kilogram per hektar per bulan, telah menjadi pelakon besar dalam perjalanan kelapa sawit menjadi komoditi utama Indonesia dan penyetor devisa utama pula. 

Lebih dari 20 juta orang bergantung hidup kepada kelapa sawit itu. 

Hanya saja belakangan, boro-boro ketiban reward oleh peran tadi, PKSS ini justru didapuk sebagai pembawa masalah terbesar di Negeri ini. 

Kebunnya diklaim masuk dalam kawasan hutan, bibitnya disebut bibit kaleng-kaleng dan oleh klaim kawasan hutan tadi, PKSS ini pun jadi bulan-bulanan oknum yang jago memelintir hukum.     

Belakangan, Jokowi jadi presiden, ruang khusus langsung dia hamparkan untuk para PKSS tadi. 

Mulai dari Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga ulah keterlanjuran dibikin untuk menggeret PKSS keluar dari persoalan yang selama ini mendera. 

Hanya saja, para penjilat dan oknum yang selama ini bermain dengan klaim kawasan hutan tadi, nampaknya tak sudi kemudahan itu diberikan kepada PKSS. 

Selain menggandeng oknum Non Government Organization (NGO) jadi tameng pembenaran klaim kawasan hutan itu, PKSS ini juga disuguhi jerat versi baru; Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). 

Disebut jerat baru lantaran PKSS dikasi tenggat kalau tahun 2025 sudah musti mengantongi sertifikat ISPO, tapi persoalan pokok PKSS (klaim kawasan hutan tadi) tak diberesi. 

Mayoritas PKSS ini juga cuma bisa gigit jari menengok orang lain menerima gelontoran duit PSR lantaran klaim kawasan hutan tadi. Soalnya, syarat PSR yang dibikin, kebun tidak berada di klaim kawasan hutan.  

Kisah inilah yang hampir satu jam di tumpahkan oleh Ir. Gulat Manurung, MP, C.APO pada Forum Group Discussion (FGD) "Outlook Industri Kelapa Sawit Indonesia” yang digelar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), tiga hari lalu di kawasan Serpong, Banten.

"Teman-teman NGO silahkan bersuara tentang aspek lingkungan. Tapi jangan lupa, lingkungan itu ditopang juga oleh aspek ekonomi dan sosial," kata Gulat. 

Lelaki 48 tahun ini cerita, Maret lalu, kesabaran PKSS diuji oleh munculnya wajib ISPO untuk petani. 

"Ini bagi kami jeratan new model, entah apalah yang terjadi nanti kalau persoalan inti PKSS tidak terselesaikan. Memang, Undang-Undang Cipta Kerja (UUCIKA) sudah memberi harapan. Tapi kalau Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) UUCIKA itu masuk angin layaknya Perpres ISPO, alamat PKSS akan kiamat. Bagi kami, RPP UUCIKA harus mempertegas roh "keterlanjuran" yang disebut di UUCIKA tadi," tegas Gulat. (bersambung)



 

Editor : Aziz

Berita Terkait