AS Resmi Perpanjang Fasilitas GSP untuk Indonesia

Jakarta, katakabar.com - Pemerintah Amerika Serikat, lewat United States Trade Representative (USTR) secara resmi sudah mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia. 

"Perpanjangan preferensi tarif GSP ini disambut baik Pemerintah Indonesia."

Di tengah menurunnya perdagangan internasional disebabkan pandemi Covid 19, pemberian fasilitas GSP ini bakal membantu meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, seperti dikutip dari Situs Resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu.go id), pada Minggu (1/11).

Pengumuman perpanjangan GSP Pemerintah AS ini cuma sehari selepas pertemuan Presiden RI, Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo di Jakarta pada 29 Oktober 2020 lalu. 

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi saat bertemu dengan mitranya, Menlu Pomp???eo secara khusus mengangkat isu GSP menjelaskan, penyelesaian review GSP ini buah dari rangkaian diplomasi yang secara intensif yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini.

"Pemberian fasilitas GSP, salah satu wujud konkret kemitraan strategis antara kedua negara yang tidak cuma membawa manfaat positif bagi Indonesia, melainkan juga bisnis di AS," tambah Menlu Retno.

Duta Besar Indonesia untuk AS, Muhammad Lutfi menimpali, perpanjangan fasilitas GSP yang diberikan Amerika Serikat ini menunjukkan tingginya kepercayaan Pemerintah AS terhadap berbagai perbaikan regulasi domestik yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka menciptakan iklim bisnis dan investasi yang lebih kondusif di tanah air. 

"Paska pengumuman USTR, kita segera susun rencana kerja atau road plan untuk mengoptimalkan fasilitas keringanan bea masuk bagi produk-produk ekspor Indonesia di pasar AS," ulas Dubes Lutfi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM ini.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, pemberian perpanjangan fasilitas GSP AS relatif jarang terjadi. Bahkan sejumlah negara yang menjadi mitra dagang AS, seperti India dan Turki, tahun 2019 lalu sudah distop fasilitas GSP mereka. 

Usulkan Kesepakatan Dagang

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan menambahkan dalam rangka menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus mengoptimalkan tingginya potensi kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan kedua negara, baik saat ini maupun di masa mendatang, Indonesia mengusulkan diadakannya negosiasi Limited Trade Deal (LTD) atau Kesepakatan Perdagangan secara terbatas antara Indonesia dan AS.

"LTD mencakup kerjasama perdagangan, investasi hingga sektor informasi, komunikasi dan teknologi. Harapannya, dapat membantu mendongkrak perdagangan dua arah Indonesia dan AS hingga mencapai US$ 60 miliar pada tahun 2024 mendatang," jelasnya.

Tingginya intensitas kerjasama di bidang perdagangan antara kedua negara menjadi katalis yang efektif bagi peningkatan arus investasi dua pihak, termasuk dari AS ke Indonesia. 

GSP merupakan fasilitas perdagangan?berupa pembebasan tarif bea masuk, yang diberikan secara unilateral oleh Pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia sejak tahun 1974 lampau. Indonesia pertama kali mendapatkan fasilitas GSP dari AS pada tahun 1980 silam. 

Dari data statistik dari United States International Trade Commission (USITC), pada tahun 2019 lalu, ekspor Indonesia yang menggunakan GSP mencapai US$ 2.61 millar. Angka ini setara dengan 13.1 persen dari total ekspor Indonesia ke AS, yakni US$ 20.1 miliar. 

Ekspor GSP Indonesia di tahun 2019 berasal dari 729 pos tarif barang dari total 3.572 pos tarif produk yang mendapatkan preferensi tarif GSP. 

Hingga bulan Agustus 2020, nilai ekspor GSP Indonesia ke AS tercatat sebesar US$ 1.87 miliar atau naik 10.6 persen dibandingkan periode sama di tahun sebelumnya. Indonesia saat ini merupakan negara pengekspor GSP terbesar ke-2 di AS setelah Thailand (US$ 2.6 milar).

Editor : Sahdan

Berita Terkait