Asa Komisi IV, Bengkalis Jadi Kabupaten Layak Anak

Bengkalis, katakabar.com - Kepala Dinas Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, Raja Arlingga menjelaskan, kegiatan yang sudah diagendakan di Tahun 2020 meliputi, pembinaan dan evaluasi yang sudah berjalan sekitar 34 persen, seperti pelaksanaan penerapan sekolah anak berbasis masyarakat di Kabupaten Bengkalis, kegiatan sunat massal yang masih dalam tahap penjajakan. Kegiatan itu rencananya di Bulan April hingga Juli 2020 bisa terlaksana, ujar Arlingga saat rapat koordinasi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis, di pekan keempat Februari 2020.

Tahun 2020 ini, dilakukan percepatan untuk menjadi kabupaten layak anak dengan dilakukan monitoring di masing masing Kecamatan.

“Dalam memenuhi tercapainya Kabupaten layak anak, Dinas pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis menggelar Musrenbang forum anak tingkat sekolah diikuti anak didik mulai dari SMP dan SMA sederajat. Kegiatan IKBD dengan menggelar workshop atau seminar di laksanakan di yogyakarta."

Mengenai kegiatan sunat massal dilaksanakan dalam 2 tahap, Bulan April dilaksanakan di Kecamatan Bengkalis, Bantan, Siak Kecil dan Bandar Laksamana dan Bulan Juli, di pekan pertama dilaksanakan di Kecamatan Mandau, Bathin Solapan dan Tualang Muandau, kegiatan ini disesuaikan dengan libur ujian akhir sekolah, beber Kabid KHPP Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Yusnani.

Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Sofyan mengharapkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, agar Kabupaten Bengkalis menjadi Kabupaten Layak Anak, mengatasi kekerasan terhadap anak dan di Tahun 2021 nanti.

"Anak-anak yang ada di Kabupaten Bengkalis mesti dapat terlindungi dengan baik," kata Sofyan.

Ditekankan Sofyan, mesti ada langkah-langkah konkrit dalam memenuhi target untuk mencapai kota layak anak, kerjasama dengan penegak hukum diperlukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, sehinga di Tahun 2021 mendatang mesti dihitung skala prioritas dengan mengacu dari Tahun Tahun sebelumnya agar kekerasan terhadap anak tiap Tahun bisa menurun.

"Program program bakal dilakukan di Tahun 2021 nanti dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis dan bisa menjadi program nasional serta kekerasan terhadap anak menjadi skala prioritas, sehingga kasus kekerasan terhadap anak bisa teratasi dengan baik."

Irmi Syakip Arsalan yang akrab di sapa Ikip menimpali, KPAID tidak sepenuhnya ditangani oleh pemberdayaan perempuan, ini menjadi tanggungjawab nasional dan pemberdayaan perempuan sifatnya membantu. Segala bentuk kegiatan dan program yang direncanakan, diminta KPAID dapat melibatkan Komisi IV sehingga apapun bentuk kegiatan dapat diselaraskan dan dapat sama-sama diperjuangkan," tambahnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait