Bahas Tapal Batas, Pemprov, Pemkab Bengkalis dan Siak Duduk Semeja

Pekanbaru, katakabar.com - Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Siak, duduk semeja gelar rapat terbatas mengenai permasalahan tapal batas wilayah Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis.

Perbatasan yang jadi masalah, wilayah Kecamatan Siak Kecil persisnya di Desa Sadar Jaya dengan Kecamatan Sabak Auh di Kampung Bandar Sungai, Kampung Sabak Permai, Kampung Bandar Pedada.

Rapat dilakukan di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kantor Gubernur Riau, dipimpin Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Sudarman didampingi Kepala Bagian Perbatasan Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Riau, Endi Novely, dan Kasubbag Perbatasan, M Apif.

Pejabat dari Bengkalis yang hadir, Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan dan Perbatasan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Rizki Subagia Effendi, Kepala Seksi Pemetaan dan Survei Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, Wan Zalik, Camat Siak Kecil, M Fadlul Wajdi, Sekretaris Camat Siak Kecil, Aulia Fikri, dan Kepala Desa Sadar Jaya, Selamet Widodo.

Masalah ini, sebenarnya sudah lama. Tapi sudah ada titik terangnya, dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 28 Tahun 2018, yang mengatur tentang tapal batas wilayah.

Lantaran kurangnya sosialisasi mengenai peraturan sebabkan masyarakat masih belum bisa menerima peraturan. Apalagi, masih terdapat tanah masyarakat yang bermasalah disebabkan batas wilayah.

Kasi Pemetaan dan Survei Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Bengkalis, Wan Zalik menjelaskan, sebenarnya tidak ada lagi permasalahan yang terjadi terkait perbatasan wilayah ini, sebab semua sudah diatur dan tertuang dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2018.

"Permasalahan perbatasan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak, pada prinsipnya sudah kelar, dan selagi kita bisa istiqamah dan konsisten dalam memberikan penjelasan ke masyarakat semua bisa dijalankan dengan baik," jelasnya.

Kata Wan Zalik, kita sekarang ini hidup sudah diikat kekuatan hukum yang sangat kuat, apalagi Indonesia ini adalah negara hukum.

"Mencermati apa yang telah disampaikan pimpinan rapat dan Asisten Pemerintahan Kabupaten Siak, dapat ditarik kesimpulan permasalahan yang saat ini terjadi di lapangan terkait dengan penguasaan tanah di sekitar garis batas daerah," imbuhnya.

Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Provinsi Riau mengimbau kepada Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis harus meningkatkan kerjasama dan membangun komunikasi yang lebih baik ke depan.

"Ini permasalahannya pada komunikasi, coba tingkatkan sinergitas antar keduanya, dua Kabupaten ini sudah seperti kakak beradik, jadi jangan gara-gara batas wilayah menjadi masalah yang memecah belah kita," ajaknya.

Dilanjutkan Endi Novely, ini sudah diatur dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2018, dimana peraturan tersebut dibuat dengan mekanisme dan pertimbangan yang akurat.

"In Shaa Allah dalam waktu dekat kita turun ke lapangan melihat batas wilayah antar dua kabupaten ini, dan melakukan sosialisasi terhadap Permendagri tersebut, agar permasalahan yang sudah lama ini bisa segera rampung," imbuhnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait