Banjir Kalsel, BNPB Serahkan Bantuan DSP Senilai Rp3,5 Miliar

Banjarmasin, katakabar.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp3,5 miliar untuk penanganan banjir di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Bantuan DSP diberikan untuk lima kabupaten yang terdampak banjir paling parah, meliputi Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan.

Masing-masing kabupaten tersebut mendapatkan bantuan Rp500 juta dan Rp1 miliar untuk Pemerintah Provinsi Kalsel.

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengatakan, dengan dukungan dari Pemerintah Pusat lewat BNPB menjadi penyemangat bagi Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten dan Kota untuk lebih maksimal dalam percepatan penanganan bencana.

“Ini memberikan semangat daya dorong bagi kita, dalam menghadapi musibah banjir yang melanda,” ujar Sahbirin saat Rapat Koordinasi Penanganan Banjir di Wilayah Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Minggu (17/1) kemarin.

Kepala BNPB, Doni Monardo menimpali, Pemerintah Pusat lewat BNPB bakal memberikan bantuan berupa dana stimulan untuk rumah warga yang mengalami kerusakan akibat terdampak banjir.

Adapun besaran dana stimulan tersebut adalah 50 juta rupiah untuk rumah Rusak Berat (RB), 25 juta rupiah untuk rumah Rusak Sedang (RS) dan 10 juta rupiah untuk rumah Rusak Ringan (RR).

“Ini sesuai arahan dari Pak Presiden memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kerusakan rumah, baik itu rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan,” jelas Doni.

Kepada pemangku kebijakan di daerah diminta segera melakukan pendataan secara akurat guna percepatan proses penyaluran dana stimulan, sehingga masyarakat yang terdampak dapat segera bangkit.

"Nanti mohon pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan pendataan tentang rumah-rumah yang mengalami kerusakan."

Selain itu, segera dibentuk satgas yang dipimpin gubernur guna mempersiapkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ini perlu segera dilakukan bersama seluruh komponen pusat yang ada di daerah dan unsur terkait yang melibatkan TNI, Polri, BPBD dan dinas-dinas di daerah.

“Pada saat proses pendataan bisa akurat by name by address dan setelah itu mungkin sudah bisa memulai untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi,” tandasnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait