Bawaslu se Riau Kumpul, Bahas Apa ?

Pekanbaru, katakabar.com - Bawaslu Riau menggelar rapat bersama seluruh Bawaslu Kabupaten/kota yang ada di Riau Senin (15/6). Rapat itu membahas strategi pengawasan pilkada di tengah mewabahnya virus Corona yang kini masih menjadi momok di seluruh dunia.

Rapat itu merupakan rapat koordinasi perdana setelah 2 bulan lebih diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Riau.

Dimana Rusidi Rusdan selaku Ketua Bawaslu Riau memimpin pertemuan itu yang ditaja di aula Bawaslu Riau, Jalan Adi Sucipto, No.284 Komplek Transito, Pekanbaru.

Dijabarkannya Rusidi, tujuan rapat itu adalah membahas Strategi pengawasan Pilkada 9 Kab/Kota, dimana diiantaranya memastikan pelaksanaan Pilkada harus memenuhi standar protokol covid19. Misalnya menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (physical distancing).

"KPU kan sudah mencabut status tunda tahapan pilkada mulai hari ini, jadi kita perlu membahas bagaimana strategi pengawasan yang disesuaikan dengan situasi covid19," tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi SDM Bawaslu Riau, Hasan yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa kemarin hari Minggu (14/6), sudah dilakukan pengaktifan kembali jajaran pengawas Ad Hoc di tingkat kecamatan dan kelurahan dan desa se-Riau.

Untuk itu, Ia mengimbau agar peserta menyampaikan informasi pengawas Ad Hoc daerah mana saja yang terkendala seperti adanya pengawas yang terkena covid atau pengawas yang mengundurkan diri.

"Pengaktifkan kembali Panwascam dan Panwas Keluarahan/Desa sesuai arahan dari Bawaslu RI dengan nomor Surat Edaran 1097 Tahun 2020. Saat ini, Bawaslu RI meminta kepada sahabat semua untuk melakukan rekapitulasi permasalahan yang ada, seperti berapa jumlah pengawas kita yang terdampak covid atau mengundurkan diri," katanya.

Sementara, terkait adanya tiga pengawas ad hoc dan Kepala Sekretariat  yang mengundurkan diri, Hasan menjelaskan perlu dilakukan pelantikkan Pengganti Antar Waktu (PAW) bagi pengawas yang telah mengundurkan diri. Namun terkait Kepala Sekretariat Siak yang mengundurkan diri, Hasan mengarahkan agar Bawaslu Kabupaten Siak mengikuti mekanisme Peraturan Sekretariat Jenderal (Persekjen) Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017.

Hasan menambahkan, pergantian dapat juga diambil dari sekretariat Kabupaten sebagai pengganti sementara.

"Untuk Kasek Kecamatan yang mengundurkan diri di Kabupaten Siak, maka dapat kita ikuti mekanisme pergantian sesuai dengan persekjen Nomor 1 Tahun 2017. Namun agar pengawasan di kecamatan tidak terganggu, maka dapat menunjuk staf di sekretariat Kabupaten sebagai pengganti sementara." ujar Hasan.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Riau, Anderson mengatakan terkait kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki calon perseorangan, sehingga ada tahapan yang mengharuskan diawasi. Oleh karenanya, terkhusus Kabupaten Inhu perlu tindakkan cepat untuk memenuhi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD).

"Khusus Bawaslu Inhu, dimana ada calon perseorangan pada Pilkada 2020, maka perlu dilakukan pengawasan di tahapan verifikasi aktual ini. Bawaslu Inhu harus cepat mempersiapkan APD untuk pengawas kita secara mandiri," katanya.

Akhir kegiatan, Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Riau, Neil Antariksa menyimpulkan bahwa Pemerintah telah menentukan tanggal 9 Desember 2020 merupakan hari pemungutan suara pada Pilkada 2020 di 9 Kabupaten/Kota se-Riau. Ditambah dengan kesediaan pemerintah untuk memberikan tambahan anggara terkait APD sehingga tidak ada alasan Bawaslu Kabupaten Kota tidak dapat melakukan pengawasan.

"Sebagaimana yang telah ditetapkannya tanggal pemungutan suara Pilkada 2020 yaitu tanggal 9 Desember 2020. Dari segi anggaran, pemerintah mendukung kerja-kerja pengawasan kita untuk disediakannya APD. Sehingga, tidak ada alasan Bawaslu tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya," tutup Neil.

 

Editor : Sany Panjaitan

Berita Terkait