Sidang Penggarapan Hutan TNTN

Begini Penjelasan JPU Kejari Pelalawan Saat Ahli Bilang Dakwaan 'Kabur'

Pelalawan, katakabar.com - Jaksa Pentutut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan, Rahmad SH tanggapi keterangan dua saksi ahli terdakwa yang sebutkan dakwaan yang disampaikan jaksa sebelumnya tidak lengkap dan 'kabur' oleh ahli pidana, Dr Zulkarnain SH MH.

Begitu ementara ahli tata ruang, Dr (c) Riyadi Mustofa SE MSi mengatakan, melakukan kegiatan di kawasan hutan tidak serta merta harus diberikan sanksi hukum. Tapi bisa diberikan berupa sanksi denda, termasuk apa yang dilakukan terdakwa, Jamanatar Hutapea.
   
"Dakwaan pihaknya tidak kabur dan sudah layak untuk dibuktikan di persidangan. Soal Undang-Undang Cipta Kerja, tidak semua poinnya hanya sanksi administrasi. Tapi ada sanksi pidana," kata JPU Kejari Pelalawan, Rahmad SH kepada katakabar.com lewat telepon selulernya, pada Jumat (10/9).

Mengenai masalah tanah ulayat ujar Rahmad, ini perlu pembuktiaan melalui tahapan proses persidangan yang nantinya diputuskan oleh Majelis Halim.

Sebelumnya eksepsi penasehat hukum terdakwa sudah ditolak Majelis Hakim melalui sidang agenda putusan sela. Soalnya, Majelis Hakim menilai dakwaan JPU sudah dianggap lengkap dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke proses pembuktian melalui persidangan pembuktian materi.

"Intinya, dakwaan kita sudah diterima Majelis Hakim, dan telah memenuhi persyaratan yang lengkap," tegasnya.

Seperti diberitakan katakabar.com sebelumnya, sidang lanjutan kasus penggarapan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Desa Kusuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan  terdakwa atas nama Jamanatar Hutapea.

Hakim Ketua, Abraham Van Vollen Hoven Ginting sekaligus Wakil Ketua PN Pelalawan, didampingi dua hakim anggota yang pimpin sidang, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa, Jamanatar Hutapea, pada Kamis (9/9) sore kemarin.

Editor : Sahdan

Berita Terkait