BKKBN Ditunjuk Presiden RI Ketuai Program Percepatan Penanganan 'Stunting'

'Penanganan 'Stunting' di Indonesian dilakukan dalam kerangka pembangunan keluarga secara integral'

Jakarta, katakabar.com - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai badan yang bertanggung jawab dan mengetuai pelaksanaan percepatan penurunan angka "Stunting" atau kekerdilan pada anak di Indonesia.

Penurunan angka tersebut Hingga tahun 2024 mendatang, ditargetkan untuk turun pada 14 persen dari angka yang sebesar 27,6 persen tahun 2019 lalu.

"Presiden RI memberikan amanah kepada BKKBN dalam bentuk perintah agar menjadi Ketua Pelaksana untuk percepatan penurunan "Stunting". Saya sebagai Kepala BKKBN, menerima amanah ini dengan niat dan tekad yang kuat," ujar Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo dalam keterangannya di kantor Presiden, Jakarta, selepas rapat terbatas bersama Presiden dan jajaran terkait, pada Senin (25/1) kemarin.

Selama ini, penurunan angka "Stunting" di Indonesia masih berada di angka 1,6 persen per tahunnya. Adanya penugasan tersebut, Presiden RI menargetkan setidaknya dalam tiap tahun angka "Stunting" di Indonesia dapat diturunkan hingga 2,7 persen.

"Sejumlah langkah luar biasa segera dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut," jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menimpali, penanganan "Stunting" di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai landasan hukum pelaksanaan.

"Artinya, penurunan angka "Stunting" ini basisnya dalam upaya untuk membangun keluarga, sehingga pembangunan keluarga tidak cuma sebatas pembatasan atau penjarangan angka kelahiran, tapi betul-betul pembangunan keluarga yang integral. Salah satunya adalah penurunan angka "tunting", ulasnya.

Pemerintah menaruh perhatian besar bagi upaya pengurangan angka "Sunting" ini. Lantaran dapat mempengaruhi kualitas angkatan kerja Indonesia di masa datang.

BKKBN dalam menjalankan tugas ini dibantu sejumlah kementerian yang memiliki perpanjangan tangan langsung hingga tingkat daerah, dan segera menyusun langkah konkret, detail, serta terukur berdasarkan data pemetaan angka "Sunting" yang telah ada.

"Presiden meminta agar daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota yang angka "Stunting" masih tinggi betul-betul punya kesungguhan dalam upaya menangani "Stunting" ini," tandasnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait