Terkait Petani Kelapa Sawit Pada Klaim Kawasan Hutan Setelah UUCIKA Disahkan

Bro, Enggak Bisa Lagi 'Wani Piro'!

  • Reporter: aziz
  • 17 Oktober 2020, 17:52:53 WIB
  • Hukrim, Nusantara, Sawit

Pekanbaru, katakabar.com - Sudah 12 hari  pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCIKA) berlalu. Tapi pasal demi pasal Omnibus Law ini masih terus jadi omongan banyak orang, tak terkecuali kalangan petani kelapa sawit. 

Maklum, sudah bertahun-tahun 'Pahlawan Devisa Negara' ini jadi bulan-bulanan, tak hanya oleh klaim kawasan hutan yang berujung pada petani kelapa sawit jadi 'sapi perahan' oknum bertaring, tapi juga oleh sejumlah perusahaan yang merampas hak-hak petani kelapa sawit ini atas nama izin konsesi atau Hak Guna Usaha (HGU).  

Para petani kelapa sawit tadi membahas undang-undang 'sapu jagat' itu lantaran sejak disahkan, beragam omongan miring yang beredar. Unjuk rasa masif di semua daerah menentang UUCIKA tadi menjadi puncak seolah-olah omongan miring itu benar. 
 
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia   (Apkasindo) tak mau omongan miring tadi merasuki para anggotanya. 

Sebab Dewan Pimpinan Pusat DPP Apkasindo tahu, UUCIKA tadi justru sangat menguntungkan anggotanya. 

Itulah makanya kemudian anggota dewan pakar organisasi yang berakar di 116 kabupaten kota dan 22 provinsi itu langsung membikin analisa, khususnya cluster pertanian dan kehutanan yang ada dalam UUCIKA tadi. 

"Ada pasal 17A dan 110B yang berkaitan dengan petani kelapa sawit pada UUCIKA itu," kata anggota Dewan Pakar Bidang Hukum DPP Apkasindo, Samuel Hutasoit, S.H.,M.H.,C.L.A kepada katakabar.com
 
Secara substansi kata lelaki 31 tahun ini, Negara enggak lagi memberlakukan sanksi pidana bagi petani kelapa sawit yang berkebun di dalam klaim kawasan hutan. 

"Bagi petani kelapa sawit yang berkebun di dalam klaim kawasan hutan minimal 5 tahun sebelum UU itu disahkan, hanya dikenai sanksi administrasi," kata alumnus fakultas hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah ini. 

Sanksi administratif tadi kata magister ilmu hukum Universitas Indonesia itu, malah tidak berlaku kepada petani kelapa sawit yang sudah mendapat sanksi sosial atau sanksi adat. 

"Kalau sudah mendapat sanksi sosial dan sanksi adat, cukup melaporkan kebunnya saja kepada pemerintah. Laporan itu dilengkapi dengan petani yang bertitik koordinat," ujarnya.  

Memang kata Samuel, di Pasal 92 tetap ada sanksi pidana. "Tapi itu baru bisa diberlakukan kalau orang membikin kebun di kawasan hutan, setelah UU tadi berlaku. Kaitannya ke pasal 110B tadi," katanya.  

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar juga bilang begitu pada 07 Oktober lalu. 

Di lembar terakhir dari 8 lembar materi konfrensi persnya, perempuan 64 tahun itu menyebut bahwa  perorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan minimal 5 tahun berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi, bukan pidana. 

Ibu dua anak ini merinci, saat ini lebih dari 20 ribu desa ada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. 

Sekitar 6.700 desa malah berada di kawasan hutan konservasi. "Masyarakat semacam ini enggak boleh dipidanakan atau dikriminalisasi," tegasnya.

Sebelumnya, Abdul Wahid, anggota Badan Legislasi DPR RI yang ikut membahas dan mengesahkan UUCIKA itu mengatakan kalau UU itu sudah mengakomodir kepentingan para petani kelapa sawit.

Kebun kelapa sawit milik perorangan yang berada dalam klaim kawasan hutan, baik itu Hutan Produksi Konversi (HPK), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) akan dilepaskan dari klaim kawasan hutan. 

"Enggak ada gunanya mengklaim yang secara eksisting sudah bukan hutan lagi. Kalau kebun itu luasnya hanya 5 hektar, petani cukup melaporkan kebunnya kepada pemerintah, biar segera diukur. Laporan itu harus dilengkapi dengan peta," rinci Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Riau ini.

Lantas jika kebun kelapa sawit itu berada di klaim kawasan hutan lindung dan konservasi, pemerintah akan memberikan toleransi selama satu daur. 

"Setelah satu daur, lahan itu harus dikembalikan ke Negara," terang lelaki asal Indragiri Hilir (Inhil) ini. 

Nah, solusi bagi kebun perorangan yang tumpang tindih dengan konsesi atau Hak Guna Usaha (HGU) kata lelaki 40 tahun ini adalah luas HGU atau Konsesinya yang dikurangi, bukan petani kelapa sawitnya yang diusir. 

Bagi Sekretaris bidang Pendidikan dan pesantren DPP PKB ini, keputusan yang dibikin pemerintah dalam UU tadi benar-benar telah menjadi solusi paling tepat bagi petani kelapa sawit. 

"Sebab enggak mungkin kelapa sawit itu ditebangi, semuanya harus saling azas manfaat. Perkiraan kita, Negara akan mendapatkan duit sekitar Rp250 Triliun dari hasil pembayaran denda. Tapi yang paling penting lagi sebenarnya, semua pekebun mendapat kepastian hukum," katanya.

Selama ini kata Wahid, yang diuntungkan oleh klaim kawasan hutan itu justru cuma oknum-oknum yang memanfaatkan sisi abu-abu ketidakpastian hukum tadi. 

"Kenapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sawit, seperti Riau kecil dari sektor kebun kelapa sawit? Jawabannya ya itu tadi, ulah klaim kawasan hutan itu. Di sisi lain, sejumlah oknum yang kenyang," sindirnya. 

Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung hanya berharap supaya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksana dari UUCIKA itu betul-betul memuat hal-hal yang bisa menuntaskan persoalan petani kelapa sawit. 

"Petani sawit itu aset devisa lho, bukan beban Negara," tegas Gulat kepada katakabar.com melalui sambungan telepon, kemarin. Kebetulan kandidat doktor ilmu lingkungan Universitas Riau ini baru saja melantik pengurus DPW Apkasindo Kalimantan Tengah (Kalteng) dan kemudian diskusi panjang dengan Danrem 102 Panju Panjung Kalteng, Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, soal petani kelapa sawit. 

Merujuk pada data Kementerian Perekonomian RI, di Indonesia ada sekitar 3,37 juta hektar kebun sawit dalam klaim kawasan hutan. 

"Katanya ada 576.983 hektar yang sudah dalam proses penyelesaian. Saya justru bertanya, barangnya ini ada dimana? Apkasindo enggak pernah diajak diskusi soal ini, padahal objeknya petani kelapa sawit," ujar ayah dua anak ini heran. 

Lelaki 47 tahun ini kemudian menyebut bahwa derita paling parah yang dialami oleh provinsi soal klaim kawasan hutan di Indonesia adalah Riau dan Kalimantan Tengah. Sekitar 76% lahan petani kelapa sawitnya, diklaim kawasan hutan. 

"Kalau kita tengok lagi isi UUCIKA tadi, katanya petani kelapa sawit tidak akan dipidana kalau selama lima tahun berturut-turut sudah tinggal dan berkebun kelapa sawit dalam kawasan hutan itu. Terus, kalau sawitnya baru berumur 3 tahun, gimana, apakah ini akan dipidana?" Gulat bertanya. 

Sedari awal kata Gulat, sebenarnya Apkasindo sudah mengusulkan supaya pasal dengan redaksional "setelah UUCIKA ditetapkan tidak boleh lagi ada petani atau siapapun menanam kelapa sawit di kawasan hutan", dimasukkan.

Usulan itu tidak hanya diajukan pada Pansus R-UUCIKA, tapi kepada Komisi Perkebunan dan Kehutanan waktu Rapat Dengar Pendapat (RDP), jika sudah dikasi tahu. 

"Jadi, semua yang sudah terlanjur diakomodir saja dalam UUCIKA itu. Istilahnya, UUCIKA ini kilometer nol nya lah. Kalau masih ada aktivitas perkebunan baru setelah UUCIKA, gas! Pidanakan," Auditor Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ini menegaskan. 

Terlepas dari apa yang sudah ada dalam UUCIKA yang sudah disahkan itu kata Gulat, Apkasindo mengaku sudah sangat bersyukur. 

Sebab sudah ada sedikit langkah maju untuk memecah kebuntuan petani kelapa sawit atas klaim kawasan hutan yang disebut keterlanjuran itu. 

Gulat tak menampik kalau Apkasindo terkesan ngotot soal klaim-klaim kawasan hutan ini. "52 bulan lagi Perpres ISPO sudah wajib bagi petani kelapa sawit. Ini yang segera kami hadapi," katanya.

Sementara di Perpres itu kata Gulat, syarat sertifikasi ISPO adalah; lahan wajib di luar kawasan hutan. 

"Kalau petani tidak ber-ISPO, habislah petani itu. Bangkrut! Sebab Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawitnya enggak akan laku di pabrik," tegasnya. 

Lantaran PP UUCIKA tadi belum ada, Gulat berharap, persoalan petani yang dia runut tadi, bisa diakomodir di PP. Begitu juga dengan kebun kelapa sawit yang berada pada kawasan yang secara tata ruang, melanggar. 

"Saya tidak mengatakan petani kelapa sawit itu selalu benar. Tapi kalau mereka enggak tahu soal tata ruang, itu pasti. Kalau saja sedari awal mereka ditegur untuk tidak berkebun di kawasan yang peruntukannya bukan sawit, saya yakin mereka akan patuh. Petani mana sih yang enggak takut dengan pemerintah?" dia bertanya. 

Persoalan pelanggaran tata ruang tadi kata Gulat sama saja dengan kasus klaim kawasan hutan itu. Petani sama sekali enggak tahu itu kawasan hutan. 

"Sudahlah enggak tahu, dibiarkan pula. Setelah sawitnya berbuah dan menghasilkan duit, baru direcoki, iki maksud e, opo?" sindirnya. 

Bagi Pengamat Perhutanan, Dr.Sadino, urusan keterlanjuran dan klaim kawasan hutan ini enggak bakal mudah diselesaikan kalau masih tetap memakai perspektif kehutanan. 

"KLHK enggak akan rela melepaskan klaim kawasan hutannya. Hati-hati lho, sekarang ini banyak angin surga. Kalau nanti penyelesaian keterlanjuran tadi tetap saja pakai skema PP 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, halaaahhh, habis petani kelapa sawit," tegasnya. 

Tak berlebihan Sadino mengatakan begitu. Sebab sebetulnya, sudah banyak UU, PP, dan Permen, yang katanya demi menyelesakan persoalan klaim kawasan hutan tadi. Bahkan, Perpres pun sudah ada. Tapi kenyataannya, petani sawit masih terus jadi buruan oknum yang ujung-ujungnya, wani piro

Editor : Aziz

Berita Terkait