Capaian PNBP Perikanan Tangkap Lampaui Tahun 2019

Jakarta, katakabar.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalu Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam perikanan tangkap terus mengalami kenaikan.

PNBP yang diterima sudah mencapai Rp600,4 miliar hingga 31 Desember 2020 lalu. Angka itu melampaui capaian total PNBP tahun 2019 sebanyak Rp521,37 miliar.

Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini lewat siaran persnya, pada Sabtu (2/1) kemarin menjelaskan, persentase capaian PNBP tahun 2020 sebesar 66,69 persen dari target yang ditetapkan Rp900,3 miliar.

Peningkatan ini terjadi seiring dengan banyaknya permohonan izin perikanan tangkap yang masuk melalui sistem informasi izin layanan cepat (SILAT), ulasnya.

Kata Zaini, layanan perizinan lewat SILAT sudah diinisiasi dari tahun 2019 lalu. Tidak cuma proses cepat selama satu jam saja, tapi layanan buka 24 jam di hari kerja lantaran banyaknya permohonan izin yang masuk.

Sistem perizinan cepat ini sejalan dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dengan semangat percepatan dan efektivitas pengurusan izin. Tujuannya untuk memberikan pelayanan prima kepada pelaku usaha perikanan tangkap dan berkontribusi dalam roda ekonomi meski di tengah pandemi Covid 19.

"Adanya UUCK ini semakin melegitimasi percepatan perizinan, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Terus mengintegrasikan perizinan usaha perikanan tangkap kepada satu lembaga, yaitu KKP," jelasnya.

Sejak diluncurkan 31 Desember 2019 lalu, sebanyak 8.438 dokumen perizinan usaha perikanan tangkap sudah diterbitkan. Dokumen meliputi 2.499 surat izin usaha perikanan (SIUP), 5.516 surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan 423 surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI).

"Evaluasi terus dilakukan. Sesuai disebutkan Menteri KKP RI, Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk menghitung ulang potensi PNBP yang bisa dimaksimalkan untuk pemasukan negara. Soalnya raihan PNBP tahun 2020 tersebut tidak sebanding dengan estimasi tangkapan ikan yang mencapai 7,7 juta ton.

Pendekatan PNBP dari izin dapat diubah menjadi pungutan hasil perikanan (PHP). Contohnya, nilai tahun depan seluruh perizinan bebas biaya tapi produksi penangkapannya ada yang masuk ke negara lewat PHP, tandasnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait