Catat! Ini Jadwal Larangan Transportasi Mudik

Jakarta, katakabar.com - Larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi baik di darat, laut, udara, dan kereta api, untuk kegiatan mudik, mulai berlaku pada Kamis, (6/5) hingga Selasa (17 /5) nanti.

Di masa peniadaan mudik tersebut, semua pengoperasian transportasi untuk kepentingan mudik dilarang," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati di Jakarta, pada Rabu (5/5).

Tapi ujar Adita, bukan berarti pergerakan moda transportasi berhenti total pada masa tersebut. Lantaran masih ada moda transportasi yang beroperasi untuk melayani kegiatan yang dikecualikan, seperti diatur di dalam Permenhub Nomor 13 Tahun 2021.

Peraturan Menhub Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijiryah Tahun 2021 Masehi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid 19 tersebut, mengatur transportasi yang dapat beroperasi untuk melayani kepentingan bukan mudik.

Kepentingan nonmudik ini adalah bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluara meninggal, ibu hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang, pelayanan kesehatan darurat, dan kepentingan nonmudik tertentu lainnya.

Kepentingan nonmudik tertentu lainnya ini harus dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa dan Lurah setempat.

“Angkutan logistik atau barang seperti angkutan pengangkut bahan-bahan kebutuhan pokok, barang-barang penting untuk kegiatan ekonomi, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan, bakal berjalan seperti biasa,” jelasnya.

Masih Adita, transportasi bakal tetap beroperasi secara terbatas melayani kawasan aglomerasi di daerah Medan, Binjai, Deli, Serdang, dan Karo (Mebidangro): Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek); Bandung Raya: Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur): Jogja Raya, Solo Raya, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila), dan Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros (Maminasata).

Untuk kegiatan mudik tetap diminta tidak dilaksanakan di kawasan ini, dan transportasi dipiroritaskan untuk aktivitas masyarakat yang masih bekerja, membutuhkan layanan kesehatan dan lainnya.

Para petugas gabungan baik dari unsur Kepolisian, TNI, Dishub, dan unsur terkait lainnya, sudah mulai diturunkan pada hari ini di titik-titik penyekatan. Baik titik yang berada di jalan, maupun yang berada di simpul-simpul transportasi seperti di terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun.

“Pengawasan pada tahun ini dilakukan di 383 titik penyekatan. Petugas gabungan di lapangan akan menerapkan aturan ini dengan tegas namun tetap humanis,” bebernya.

Dilanjutkannya, jelang masa peniadaan mudik, Kemenhub telah melakukan sejumlah langkah agar aparat lebih siap di lapangan. Beberapa di antaranya, rapat koordinasi yang dengan kepala daerah yang daerahnya menjadi tujuan utama pemudik yakni Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Lampung, Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Banten.

“Lewat rakor tersebut, kami ingin menyamakan persepsi terkait aturan ini agar implementasinya di lapangan bisa dilaksanakan dengan baik dan kompak."

Selain itu, Kemenhub terus aktif mensosialisasikan aturan pengendalian transportasi melalui berbagai kanal media, khususnya di media sosial. Sosialisasi ini pun melibatkan para ASN di lingkungan Kemenhub, untuk membuat video kreatif tentang ajakan kepada masyarakat untuk tidak mudik.

Kemenhub terus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik pada tahun ini, dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid 19 di Indonesia.

Editor : Sahdan

Berita Terkait