Cerita Kapolda Riau dan Ide Cemerlangnya

Pekanbaru, Katakabar.com - 14 tahun lalu, Riau memiliki sosok yang akrab disebut Jenderal anti Illegal logging. Dia adalah Brigjen Sutjiptadi yang kala itu menjabat sebagai Kapolda Riau.

Julukan tersebut muncul lantaran Ia kompak bersinergi dengan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) dalam memberantas illegal logging di Bumi Lancang Kuning.

Sementara saat ini kembali muncul sosok baru yang menjabat sebagai orang nomor satu di Kepolisian Daerah Riau. Dengan gaya yang berbeda Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi memimpin jajaran kepolisian di Riau.

Lantaran ide cemerlangnya, pria lahiran Wonosobo itu mendapatkan julukan Bapak pemantau Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Riau. Ia menyuguhkan pemantau dini karhutla berbasis android yang diberi nama Dashboard Lancang Kuning.

Disaksikan Kepala BNPB Letjen Doni Monardo, inovasi itu Maret lalu diboyong Kapolri Jenderal Idham Aziz dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Dashboard Lancang Kuning Nasional yang diterapkan di semua provinsi yang rawan akan karhutla.

"Keduanya sama-sama inovator dan inspirator. Hanya beda di momen dan peruntukannya. Tapi yang jelas, Agung telah menunjukkan bahwa dia adalah polisi yang sangat care dengan lingkungan di Riau," cerita mantan Wakil Koordinator Jikalahari, Ahmad Zazali Minggu (11/10).

Tak hanya membikin inovasi, Jenderal bintang dua itu juga kata Fadil Nandila, serius memberangus oknum-oknum yang terindikasi membikin Riau berasap.

"Dalam catatan yang ada, perkara karhutla itu ada sekitar 56. Yang sudah dikirim ke jaksa 50 Kasus. Terus, 2 korporasi yang disidik tersangkanya ada 65 orang. Yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan 56 orang. Lagi-lagi saya bilang ini bentuk keseriusan," ujar aktivitas Jaringan Masyarakat Gambut Riau, ini.

Hal tersebut membuktikan bahwa Polda Riau telah mengupdate diri dengan situasi yang ada. Mereka paham apa sebenarnya yang diperlukan Riau saat ini meski masalah illegal loging juga tetap menjadi perhatian serius.

Dari sisi lain, guru besar Universitas Riau Profesor Yusmar Yusuf melihat Agung tengah berupaya menampilkan polisi dalam sisi yang civilized. "Kemelayuannya tinggi. Dia enggak mau berfoto dengan mengepal tinju. Tapi berusaha tampil dengan letak dua tangan di dada. Sampai sejauh itu dia menghargai budaya melayu itu," ujarnya.

Namun, dua hari belakangan nama Agung jadi pembicaraan, bahkan sampai-sampai ada oknum aktivis lingkungan yang meminta Agung diusir dari Riau imbas dari situasi demonstrasi di DPRD Riau di kawasan jalan Sudirman Pekanbaru, Jumat (9/10) lalu.

"Saya berharap teman-teman di NGO yang ada di Riau mengupdate dirilah dengan situasi dan kebutuhan saat ini. Termasuk juga pola melakukan advokasi. Sekarang sudah era advokasi modern, enggak kayak 10 tahun lalu. Kalau dulu kami keras dan menohok, wajar. Sebab dulu ruang partisipasi dan keterlibatan masih tertutup. Sekarang semakin lengkap. Jadi jangan ulangi gaya kami yang dulu," pinta Chairman AZ Law Office Conflict Resolution Center ini.

Advokasi kata Zali, bisa juga dengan pendekatan, " Undang, atau kita yang datang. Lalu sampaikan konsep kita. Saya kira itu lebih elegan. Kapolda Riau pun akan terbuka kalau diundang," ujarnya.

Pemerintahan sekarang kata Zali sudah jauh lebih terbuka. "Jadi, advokasinya tidak harus jadi oposisi yang ngomongnya kurang enak didengar. Kalau mau keras-kerasan, berani enggak bersikap keras ke Menteri LHK? Lihat tuh poin lingkungan banyak dihapus di UU Cipta Kerja," sindirnya.

Yusmar sendiri menyebut, proses demokratisasi memberi ruang untuk orang berekpresi. Tapi harus terkendali dalam kaidah yang disepakati.

"Negara ini didirikan pakai kaidah, Riau ini juga hasil dari sejumlah kaidah dan tradisi. Sangat tidak molek ada bahasa usir mengusir. Segala sesuatu bisa dirunding, duduk se meja," katanya.

"Mengusir orang, enggak tepatlah, enggak budaya kita itu," tambah tokoh muda yang juga anggota DPR RI, Abdul Wahid.

Lalu, Ketua Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Riau, Amir Arifin Harahap juga tak sepaham dengan kata-kata yang tak patut tadi. Memang kata mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Lancang Kuning ini, mestinya aksi pada Jumat itu kondusif. Sebab berdasarkan konsolidasi, aksi itu aksi damai.

 "Lantaran yang ikut aksi beribu orang, agak sulit dikontrol, sudahlah begitu, ada pula pihak yang sengaja datang memprovokasi. Terjadilah aksi dan kondisi yang tidak sepatutnya terjadi," tututrnya.

Atas keadaan itu kata pria 24 tahun iti, mahasiswa minta maaf kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pekanbaru, jika oleh aksi tadi, aktifitas masyarakat terganggu dan fasilitas umum ada yang rusak.

Kejadian itu kata dia akan jadi pelajaran bagi pihaknya untuk lebih menghindari kericuhan. "Sebab tujuan kami memang mau menyampaikan aspirasi, bukan mau rusuh," katanya.

Pihaknya kata Amir, sudah berkomitmen bahwa kedepannya akan menggelar aksi secara damai dan kondusif. "Tolong polisi mengawal kami. Kami berharap intel mau membantu memantau, kalau ada yang mencurigakan, langsung diamankan," pintanya.

Lantas soal kejadian Jumat lalu, mahasiswa kata Amir sangat terbuka dan ingin untuk duduk satu meja. "Kita sikapi semuanya dengan pikiran yang jernih dan kita cari solusinya," Amir berharap.

 

Abdul Wahid sendiri sangat mendukung harapan Amir itu. "Kalau ada masalah, buka dialog. Dialog itu lebih baik," katanya.

Menurut Wahid, mahasiswa adalah bagian dari perubahan untuk generasi yang akan datang. "Ciri khas mahasiswa itu adalah mengedepankan intelektual. Sebab mahasiswa itu adalah mereka yang sudah bisa diajak diskusi. Kalau enggak bisa diajak diskusi, enggak mahasiswa namanya. Tempatkanlah posisi mahasiswa itu di tempat yang mulai," pintanya.

Kalau mau protes, yang mana yang mau diprotes, baca betul dulu, pahami betul, "Biar argumentasinya tepat dan elegan. Ingat, mahasiswa itu agent of change," katanya.

Editor : Sany Panjaitan

Berita Terkait