Kemendikbud Anggarkan Rp3,4 Triliun

Demi Pernikahan Pendidikan dan Dunia Kerja

Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia, lewat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,5 triliun untuk program Pengembangan Pendidikan Vokasi.

Alokasi anggaran itu digunakan untuk mewujudkan link and match antara pendidikan vokasi dan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta beberapa kebijakan program yang dilakukan.

"Vokasi dan industri harus benar-benar link dan match. Bak hubungan asmara, mesti selevel menikah, menghasilkan banyak ‘anak’.

Tidak cuma sebatas seremoni tanda tangan MoU, lalu sudah merasa link and match. Tapi mesti diikuti oleh kegiatan-kegiatan kolaborasi dan sinergis yang saling menguntungkan dan menghasilkan SDM unggul dan kompeten,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto, di acara webinar Bincang Edukasi dengan tema “Ngobrol Asik dengan Cak Lontong tentang Vokasi” di Jakarta, weekend lalu, seperti dikuti dari Situs Resmi Kemendikbud RI.

Dijelaskan Wikan, program-program yang diluncurkan seperti program Bursa Kerja Khusus (BKK), program Center of Excellence Sekolah Menengah Kejuruan, Gerakan Pernikahan Masal Kampus Vokasi, dimana totalnya Rp3,5 triliun.

Itu benar-benar mesti berwujud link and match yang erat dan berkelanjutan, antara ribuan kampus vokasi, SMK, lembaga kursus pelatihan dengan dunia usaha dan dunia industri.”

Puluhan paket program sudah disiapkan Kemendikbud RI ditargetkan untuk mendorong terciptanya ekosistem kondusif hingga menguatkan insting dan semangat “pernikahan” secara masif, baik dari sisi Pendidikan vokasi dan pihak industry serta dunia kerja, jelasnya.

Kata Wikan, terdapat minimal lima paket yang harus menjadi pilar utama “pernikahan”. Pertama, kurikulum disusun bersama kedua belah pihak. Kedua, dosen dan guru tamu minimal mengajar 50 hingga 100 jam per semester berasal dari expert dan praktisi profesional berkompeten dari industri dan dunia kerja.

Terus ketiga, magang dirancang sejak awal. Keempat, komitmen serapan lulusan. Kelima, dosen vokasi dan guru-guru SMK mendapatkan pelatihan atau update teknologi dari pihak industri.

“Lima paket link and match tersebut didorong dengan Rp3,5 triliun tadi, tahun ini. Meski pandemi, tetap didorong agar pendidikan vokasi benar-benar relevan dengan industri dan dunia kerja. Mereka sedang bergerak masif menuju kondisi kebiasaan baru, boleh jadi makin sulit dikejar kesesuaiannya oleh kurikulum vokasi bila tidak terjadi pernikahan selama pandemi,” tegasnya.

Tidak cuma lima paket itu tambah Wikan, sertifikat kompetensi bagi lulusan merupakan aspek yang sangat krusial untuk diwujudkan dalam skema “pernikahan”.

Puluhan paket program senilai Rp3,5 tiliun yang diluncurkan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di tahun 2020 ini, dirancang berdasarkan aspek-aspek terkait kelima paket minimal, seperti paket program pembelian peralatan, sarana dan prasarana atau infrastruktur mesti dilakukan sesuai masukan pihak industri.

Setelah disepakati konten kurikulum, penjadwalan dosen tamu dari industri, dan pelaksanaan magang siswa dan mahasiswa di industri.

“Jadi, bantuan dana untuk peralatan fisik, disalurkan setelah dipastikan SDM guru dan dosen serta pimpinan unit sekolah dan kampus dipastikan punya kompetensi dan leadership serta networking yang dibuktikan dengan berhasil mengajak beberapa industri untuk ‘menikah,’ beber Wikan kala menjelaskan persyaratan mengajukan proposal untuk paket-paket tersebut.

Nota Kesepahaman

Pada level atas bakal melaksanakan beberapa Nota Kesepahaman  (MoU/Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), seperti MoU dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) serta Perjanjian Kerja Sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).

Kita ptimistis atas target link and match yang direncanakan, tegas Wikan

Target dengan anggaran setiap tahunnya, atau bisa naik. Untuk itu diharapkan sekitar 80 persen pendidikan vokasi sudah bekerja sama dengan dunia industri dengan paket kerja sama minimal, pada lima tahun ke depan, imbuhnya.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Iwan Pranoto menimpali, kebijakan ini sebuah kemajuan yang sangat baik bagi pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan industri.

"Ini bakal membuat dunia kerja kita maju dengan cepat dan luar biasa."

Selain kerja sama dengan industri, harus dilakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga sertifikasi profesi.

“Sertifikasi memang harus menjadi bagian dari pendidikan, yang mengeluarkan mesri organisasi profesi,” sebut iwan.

Editor : Sahdan

Berita Terkait