Di Akhir Masa Jabatan, Irwan Nasir Raih DD Terbaik dan WTP ke 5 dari Kemenkeu RI

Pekanbaru, katakabar.com - Torehan manis Bupati dua periode Kepulauan Meranti, Irwan Nasir, di penghujung masa jabatan. Kinerjanya dalam mengelola keuangan daerah mendapat apresiasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Apresiasi itu dalam bentuk piagam penghargaan diberikan atas pengelolaan dan realisasi dana desa terbaik dan plakat atas perolehan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak lima kali berturut-turut pada realisasi APBD 2019.

Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diberikan di sela kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian dan Lembaga (DIPA K/L) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2020 di Gedung Daerah Riau Balai Pauh Janggi, Pekanbaru, kemarin.

Penghargaan diserahkan Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Heru Pudyo Nugroho kepada Irwan Nasir yang diwakili Sekdakab Kepulauan Meranti, Kamsol.

Asisten I Setdaprov Riau, Jenri Salmon Ginting didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Hardianto, dan Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Heru Pudyo Nugroho, yang membuka kegiatan penyerahan DIPA.

Bupati Kepulauan Meranti mesti mewakilkannya kepada Kamsol, sebab padatnya acara yang mesti diikuti, seperti rapat paripurna pengesahan RAPBD 2021 dan deklarasi tolak 'Politik Uang' yang digelar Bawaslu Kepulauan Meranti di Selatpanjang, pagi hari.

"Terima kasih atas penghargaan, ini mendorong dan meningkatkan motivasi bagi seluruh OPD dan Kepala Desa (Kades) untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan ke depan. Kepada seluruh OPD dan Kades yang patuh pada ketentuan pengelolaan keuangan, saya ucapkan terima kasih," kata Irwan Nasir.

Bupat dua periode ini bakal mengakhiri jabatan dan pengabdiannya di awal tahun depan berpesan, kinerja keuangan yang positif bisa terus dilanjutkan oleh penggantinya. Dengan kinerja keuangan yang baik berdampak positif bagi pembangunan daerah, imbaunya.

Penyerahan DIPA dan TKDD tahun anggaran 2021 sebelumnya sudah diawali di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo yang diberikan kepada Kementerian dan Lembaga, serta ke seluruh pimpinan daerah se Indonesia pada Rabu (25/11) lalu.

Asisten I Setdaprov Riau, Jenri Salmon Ginting menjelaskan, alokasi DIPA dan TKDD tahun 2021 untuk Provinsi Riau sebesar Rp29.5 triliun. Sebesar Rp8.435 triliun dialokasi untuk belanja di Kementerian dan Lembaga dan Rp21.130 triliun untuk transfer ke daerah dan Dana Desa.

"Dana fokusnya untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, program pemulihan ekonomi nasional serta reformasi struktural," jelasnya.

Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, penyususnan APBN 2021 dilakukan dalam situasi menantang karena Covid 19. Dimana keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis disebabkan pandemi Covid 19.

"Efektivitas APBN dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung pada pelaksanaan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas," tegasnya.

Pada triwulan ke tiga tahun 2020, secara nasional konsumsi pemerintah lewat belanja APBN tumbuh positif 9,8 persen. Hal itu meningkat signifikan dari kontraksi belanja negara minus 6,9 persen pada triwulan kedua, ujarnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait