Dibikin BRG Tiga Tahun Lalu, Sumur Bor Tak Berfungsi di Cagar Biosfer GSK

Talang Muandau, katakabar.com - Total 50 sumur bor tidak bisa digunakan di kawasan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, persisnya di Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Puluhan sumur bor dibikin Badan Restorasi Gambut (BRG) sekitar tahun 2017 lalu, biaya pembuatan sumur bor tersebut informasinya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada anggaran tahun yang sama.

Ketua Masyaramat Peduli Api (MPA) Desa Tasik Serai, Warsimin kepada katakabar.com di ujung telepon genggamnya pada Sabtu (6/3) siang mengatakan, sumur bor tersebut totalnya sekitar 50 unit dibeberapa titik tertentu di kawasan hutan Cagar Biosfer GSK-BB. BRG dulu berkisar tiga tahun lalu yang membuat sumur bor.

Tapi, saat ini sumur bor tidak bisa digunakan, sebab mesin penghisap air sudah tidak ada. Itu diketahui saat sejumlah tim pengendalian dan pemadaman Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) ke lokasi kebakaran hutan terjadi beberapa pekan belakangan ini.

"Sumur bor tak bisa digunakan, sebab gimana mau mengeluarkan air sejumlah peralatan pendukung, seperti mesin dan lainnya tidak terlihat di sekitar lokasi," ujarnya.

Lantaran sumur bor tak bis digunakan, tim gabungan Karhutla berupaya dan terpaksa mengambil air dari dalam kanal, jaraknya sekitar 1 kilometer lebih dari lokasi kebakaran.

Meski sumur bor tak berfungsi, upaya pemadaman titik api yang membakar kawasan hutan Cagar Biosfer dilaksanakan dengan peralatan MPA dibantu tim pemadam kebakaran milik perusahaan.

"Mesin milik MPA kapasitas dan ukurunnya kecil tak mampu menghisap atau menyedot air berjumlah besar dari dalam kanal. Apalagi saat ini sudah memasuki musim kemarau, kanal-kanal di kawasan hutan Cagar Biosfer sudah mulai kering. Bila dipaksakan mesin milik MPA yang digunakan menghisap air, bisa saja terhisap lumpur membuat rusak mesin."

Masih Warsimin, sumur bor tersebut dulunya yang buat Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari BRG yang menelan anggaran APBN ratusan juta rupiah. Itu tadi, tidak berfungsi.

"Pemerintah membuat sumur bor di kawasan hutan Cagar Biosfer GSK bertujuan sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan sewaktu-waktu terjadi Karhutla. Diyakini langkah tersebut cara paling efesien untuk mendekatkan sumber air ke lokasi hutan rawan terjadi kebakaran," ulasnya.

Sejumlah sumur bor tersebut lanjutnya, tak terawat dan tak dipelihara lantaran semak dikelilingi rumput yang lebat. Pembuatan sumur bor sangat bagus, terlebih daerah ini rawan terjadi Karhutla. Apa jadinya kalau sumur bor tidak bisa difungsikan.

"Kami berharap sumur bor yang dibikin BRG bisa berfungsi semestinya, sehingga upaya pemadaman titik api di lokasi terjadinya kebakaran bisa segera dipadamkan," harapnya.

RN Pertanyakan dan Audit SB Buatan BRGM

Rumah Nawacita (RN) mempertanyakan proyek pembuatan sumur bor yang dikerjakan dan dibiayai oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) kini bernama Badan Restorasi Gambut dan Manggrove (BRGM) yang tidak berfungsi di Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau Bengkalis.

Selain itu, Rumah Nawacita meminta seluruh kegiatan BRGM di Riau untuk diaudit secara independen.

"Kita memang sudah kerap mendengar soal nasib dan kondisi proyek-proyek BRGM. Tidak cuma soal sumur bor di kawasan gambut, tapi proyek pembuatan sekat kanalnya dan kegiatan lainnya," ujar Direktur Rumah Nawacita Partnership, Raya Desmawanto dalam keterangan tertulisnya, pada Sabtu (6/3).

Dijelaskan Raya, dalam kondisi cuaca ekstrim panas, serta kemarau saat ini, sumur bor di kawasan gambut amat vital diperlukan. Itu penting sebagai sumber utama air untuk pemadaman api di lokasi Karhutla maupun pembasahan kawasan gambut.

Lantaran itu, bila sumur bor gambut BRGM tersebut tidak berfungsi, bakal berdampak terjadinya keterlambatan usaha pemadaman dan pencegahan Karhutla.

"Kalau sumur bor rusak, dari manalagi air diambil. Ini sangat fatal sekali dampaknya," tegas Raya.

Untuk itu, BRGM bertanggung jawab atas tidak berfungsinya puluhan sumur bor tersebut seperti yang diberitakan oleh media. Dan diminta agar seluruh proyek BRGM di Riau dilakukan audit secara independen. Bila perlu dilakukan penyelidikan intensif terhadap mutu kerja proyek, penggunaan anggaran dan kegiatan BRGM lainnya.

"Kalau ditemukan adanya penyimpangan penggunaan anggaran, aparat hukum dapat melakukan langkah-langkah konkret."

Masih Raya, kalau lahan gambut dan Karhutla telah menjadi atensi utama Presiden RI, Joko Widodo. Ultimatum
Kepala Negara untuk bekerja secara baik mestinya didengar oleh instansi yang terkait Karhutla, termasuk di dalamnya BRGM.

"Presiden sudah mengingatkan berulang kali agar serius dalam penanganan Karhutla, tidak saja dalam pemadaman tapi dalam pencegahannya. Itu sebabnya, BRGM memainkan fungsi tugas pencegahan. Ini mesti dievaluasi dan diaudit," sebut eks Ketua Umum Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) ini.

Editor : Sahdan

Berita Terkait