Proyek OSAKA Rokan Hulu

Diduga Kontraktor dan Oknum Pejabat BWSS III 'Kongkalikong'

Pasir Pengaraian, katakabar.com -  Proyek jaringan sekunder dan tersier di OSAKA Kabupaten Rokan Hulu melalui Kementerian PUPR, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sumatra III (BWSS) Provinsi Riau yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 lalu sebesar Rp22,8 miliar diduga berpotensi korupsi.

Dari hasil investigasi katakabar.com di lokasi proyek, pada Rabu (18/5) lalu, pekerjaan saluran irigasi tersebut terkesan asal jadi. Berbagai kejanggalan pembangunan saluran irigasi sudah terlihat, seperti dugaan persekongkolan antara pihak kontraktor dan oknum pejabat BWSS III Satker Provinsi Riau.

"Kami selaku vendor pada pekerjaan proyek pembangunan saluran sekunder dan tersier OSAKA Rokan Hulu berharap kasus ini segera terungkap. Kami siap dan bersedia membongkar seluruh apa yang terjadi pada proses pembangunan proyek tersebut," kata Abdul Aziz, salah satu vendor yang dipekerjakan subkontraktor, yakni PT Loeh Raya Perkasa yang saat ini tidak mendapat pembayaran secara utuh, kepada katakabar.com pada Kamis (19/5) malam tadi.

Dijelaskan Aziz, proyek sebesar Rp22,8 miliar yang dibiayai APBN tahun 2021 lalu mestinya tidak seperti saat ini, terkesan abal-abal dan asal jadi.

"Ada banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan oknum pejabat BWSS III, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Beni ST mengenai buruknya hasil pekerjaan tersebut," tegas Aziz.

Beranjak dari situ, katakabar.com kembali melakukan penelusuran terkait pekerjaan yang disebut-sebut telah terjadi persekongkolan antara oknum pejabat BWSS III Provinsi Riau dengan kontraktor pelaksana soal pemenangan tender pada pekerjaan tersebut kepada PT Loeh Raya Perkasa.

Ada salah satu nama yang disebut-sebut sebagai mafia proyek yang erat kaitannya dengan pelaksanaan mega proyek pembangunan jaringan irigasi sekunder dan tersier pada APBN tahun 2021 sebesar Rp 22,8 miliar tersebut, yakni inisial M.

Siapa itu berinisial M? "Dia salah satu orang yang terlibat dalam pembangunan proyek irigasi tersebut, tapi perannya untuk meloloskan proyek ini antara oknum pejabat BWSS tadi. Kalau keuntungan mungkin sudah tertentu ya, kita tidak tahu. Jelasnya, dia memang tidak ada di dalam perusahaan untuk memenangkan proyek ini, tapi dia bisa bermain. M ini lepas tangan gitu saja terhadap masalah keuangan kami yang belum dibayarkan," cerita Aziz.

Lain lagi soal hasil pekerjaan di lapangan lanjut Aziz, pihak konsultan pengawas dinilai terlibat dalam bobroknya pekerjaan tersebut. Kenapa? terhadap mutu dan kualitas bangunan pada saat pembangunan nyaris terjadi pembiaran.

"Sudah jelas dikerjakan asal jadi, kerusakan dimana-mana seharusnya konsultan pengawas memberhentikan pekerjaan tersebut dan tidak pantas dibayarkan. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan pihak konsultan pengawas malah dibiarkan begitu saja hingga barang ini diserah terimakan dan dibayar seratus persen," bebernya.

Ini yang dimaksudkan Aziz tadi, telah terjadi persekongkolan berjamaah terhadap pembangunan proyek saluran irigasi sekunder dan tersier di OSAKA Rohul tersebut.

"Bila kita lihat fakta dilapangan, indikasi dugaan tadi pasti ada dan berpotensi korupsi," ceritanya.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sumatera III (BWSS), Beni, ST mengaku tidak ada kontrak subkon pada proyek pembangunan irigasi sekunder dan tersier di OSAKA Kabupaten Rokan Hulu senilai Rp22,8 miliar yang bersumber dari APBN tahun 2021.

"Tidak ada ikatan kontrak kerja sama antara PT Loeh Raya Perkasa selaku kontraktor pelaksana dengan pihak manapun, jelas ya. Kalau soal pekerjaan yang rusak sudah diperbaiki oleh kontraktor. Kita sudah perintahkan pihak kontraktor untuk mencek titik yang rusak dan segera untuk memperbaikinya," sebut Beni kepada katakabar.com saat itu.

Editor : Sahdan

Berita Terkait