Diduga Mubajir dan Syarat Korupsi, Menhut Diminta Usut Proyek RHL Rp23 Miliar

Rokan Hulu, katakabar.com - Ketua Aliansi Gerakan Rakyat Anti Korupsi Rokan Hulu (GERAH-Rohul), Sudirman mengatakan permasalahan proyek reboisasi hutan lindung di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau dinilai mubazir.

Soalnya, dari hasil penelusurannya di beberapa blok dan petakan lokasi pekerjaan proyek tidak ditemukan bekas jalur penanaman bibit. Tidak cuma itu, diduga bibit yang ditanam tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, dan diameter bibit yang kecil dan tidak diberi label sertifikat.

"Kami menduga bibit banyak tidak ditanam, melihat kondisi lokasi proyek yang curam dan ekstrim," ulas Sudirman kepada katakabar.com, pada Senin (5/4).

Kata Sudirman, walau lokasi proyek yang tergolong ekstrim telah diverikasi lewat citra setelit resolusi tinggi, bukan berarti proyek yang dikerjakan pihak PT Inhutani IV tersebut dapat di terima begitu saja.

"Lahan seluas 4808 hektar disiapkan untuk lokasi proyek RHL di Kecamatan Rokan IV Koto itu, lokasinya benar ditentukan pakai citra satelit resolusi tinggi. Persoalannya, mana dia tanaman seluas 4808 hektar tersebut. Kalau mereka bilang proyek RHL tersebut sudah selesai ditanam, itu bohong besar, kalau ada tentu ada bekasnya," tegasnya.

Untuk itu, diminta ke pihak BPDAS LH Riau untuk meninjau langsung ke lokasi proyek. Tidak cuma mengambil sampel dipinggir jalan semata.

"Kita minta pihak BPDAS LH Riau agar turun langsung meninjau lokasi proyek tersebut. Kalau tidak, bagaimana program yang dibuat pemerintah tersebut bisa mengurangi lahan kritis di Indonesia," ulasnya.

Masih Sudirman, bibit tanaman RHL yang ditanam kebanyakan di sepanjang kiri-kanan jalan keliling lokasi RHL pada kondisi lahan yang datar. Dan bila ke arah lahan yang kondisinya lebih miring sekitar 20 atau 25 meter di luar jalan poros, banyak ditemukan bibit petai dibuang (masih hidup) dan sebagian lagi ditemukan banyak bibit yang mati.

"Sementara per satu hektar lahan RHL, harus ditanam sebanyak 1.100 bibit. Nah, kondisi ini yang membuat kami sangat prihatin. Apalagi ini menyangkut tentang keuangan rakyat," jelasnya.

Dicontohkannya, pada sejumlah Blok IV Koto Ruang dan Blok I Koto Ruang banyak ditemukan bibit tanaman RHL yang mati. Seperti durian, matoa umumnya yang terlihat bibit petai.

Pihaknya meminta, aparat penegak hukum segera turun kelapangan untuk mengusut tuntas perkara dugaan tersebut. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya memeriksa para pihak terkait tentang pengadaan proyek.

"Kepada Kementerian LH dan Kehutanan RI di Jakarta, dan KPK termasuk intansi terkait lainnya agar turun langsung kelokasi proyek untuk mengusut tuntas terkait pelaksanaan proyek RHL ini. Kami menduga banyak kejanggalan ditemukan dilokasi proyek," imbuhnya.

Sejumlah tokoh masyarakat di Rokan IV Koto mengaminkan apa yang disebutkan Sudirman tadi. AF salah satu bagian yang mengetahui proyek tersebut mengakui banyak lahan yang tidak tertanam. Bahkan bibit komoditi tanaman RHL banyak yang mati.

"Dari data yang kami punya, luasan lahan di Kelurahan Rokan IV Koto sekitar 1500 hektar lahan RHL dan di Rokan Koto Ruang sekitar 700 hektar selebihnya di Cupang Kiri Hulu. Kita melihat ini cukup mirislah," ucap AF yang tidak mau ditulis namanya beberapa waktu lalu kepada katakabar.com.

Dari sekian luasan lahan yang disiapkan untuk proyek RHL tersebut pihak PT Inhutani IV kebanyakan mengambil pekerja dari daerah lain. Alasanya kata AF, cukup simpel disebabkan upah pekerja yang murah.

"Bisa saja masyarakat di sini tidak mau bekerja di sana, mana mau sudalah lokasi yang curam upah di bawah Rp100 ribu pula, mana ada yang sanggup. Wajarlah, jika kondisi ini terjadi," sebutnya.

Soal upah tadi, sebelumnya bagian Tata Usaha (TU) PT Inhutani IV, Syaprizal pernah menyebutkan tentang upah nominalnya dari Rp80 ribu hingga Rp100 ribu. Kondisi yang dipersoalkan diakuinya tidak seperti pada pemberitaan.

"Soal gaji pekerja cukup besar Rp80 ribu hingga Rp10 ribu. Kalau dibilang proyek tersebut bermasalah, itu tidak benar," kata Syaprizal Lubis kepada wartawan.



Editor : Sahdan

Berita Terkait