Disdagperinkop Beri Penyuluhan Pengurus Koperasi PWI Meranti

Meranti, katakabar.com - Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Pemeritah Kabupaten Kepulauan Meranti taja penyuluhan kepada pengurus dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Meranti, kemarin.

Bertempat di Kantor PWI Jalan Durian, Selat Panjang, Kabid Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Dusdagperinkop-UKM) Kepulauan Meranti, Syahril MSi didampingi Kasi Kelembagaan Koperasi, Ridwan MPd yang jadi narasumber.

Kegiatan ini bertujuan untuk memahami lebih tentang koperasi, sebuah tatanan organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan secara musyawarah dan mufakat.

"Kami sadar perlu terobosan-terobosan yang bisa menunjang perekonomian anggota, salah satunya lewat koperasi. Pembentukan koperasi sudah, namanya 'Koperasi Pewarta Wibawa Investasi' yang diketuai Ahmad Yuliar," ujar Ketua PWI Kepulauan Meranti, Syamsidir dalam laporannya.

Memang PWI sebagai organisasi profesi tidak dibenarkan untuk mencari uang layaknya koperasi, layaknya perusahaan atau lainnya. Tapi dengan koperasi bisa bekerjasama dan dengan koperasi ini, In Sha Allah bisa dapat finansial secara berlebih.

Mari rekan-rekan media untuk serius mendengar arahan-arahan yang disampaikan pihak Disdagperinkop, biar dapat ilmu yang berlebih pula tentang koperasi.

Ini sebuah langkah maju, nantinya dapat membuat kita makin sejahtera sesuai dengan konsep mewah yang saya jabarkan dalam visi misi Kepulauan Meranti, menjadikan PWI sebagai lembaga yang mewah, jelasnya.

Kabid Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Dusdagperinkop-UKM) Kepulauan Meranti, Syahril menjelaskan, salah satu tujuan pembentukan koperasi untuk mensejahterakan, khususnya pada anggota dan umumnya masyarakat sekitar, sesuai amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992.

"Koperasi kalau dilihat dari bentuknya ada dua, koperasi primer dan koperasi sekunder. Berdasarkan Permenkop Nomor 9 Tahun 2018 pasal 10, koperasi primer beranggotakan minimal 20 orang dan koperasi sekunder terdiri dari 3 koperasi yang berbadan hukum," cerita Syahril.

Untuk jenis koperasi diantaranya koperasi jasa, koperasi ini bergerak dibidang jasa baik keuangan maupun kontraktor dan sebagainya. Terus koperasi pemasaran, koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi simpan pinjam.

"Dari lima koperasi ini, empat koperasi selain simpan pinjam bisa membuka usaha-usaha lainnya, seperti usaha utama, usaha tambahan, usaha pendukung serta lainnya. Boleh buka usaha unit simpan pinjam, tapi koperasi simpan pinjam hanya satu simpan pinjam saja usahanya tidak boleh buka usaha yang lain," bebernya.

Kasi Kelembagaan Koperasi, Ridwan MPd menimpali, untuk mengetahui sebuah koperasi terbentuk dimana, apakah jasa, produsen, konsumen atau pemasaran setelah dilihat pada bidang usahanya.

Soal perangkat organisasi dari koperasi tersebut, ada rapat anggota, pengurus dan pengawas. Kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota. Kalau ditinjau lagi rapat koperasi ini ada tiga, meliputi rapat anggota, rapat luar biasa dan rapat anggota tahunan, ulasnya.

Untuk syarat anggota koperasi, pertama harus WNI, mempunyai kepentingan ekonomi yang sama, telah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib, menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADRT) dan berusia 17 tahun keatas.

Wilayah keanggotaan, ada wilayah kabupaten, provinsi dan ada wilayah lintas provinsi. Wilayah lintas kabupaten, salah satu syarat menjadi koperasi di kabupaten atau menjadi wilayah binaan kabupaten, seluruh anggota, pengurus dan pengawas KTP-nya dalam satu kabupaten.

Kalau identitas atau KTP-nya berada dalam satu kabupaten berarti dibawah binaan kabupaten. Apabila pengurus atau pengawas memiliki KTP kabupaten lain, ini menjadi wewenang provinsi. Berdasarkan rapat anggota, bisa memilih untuk menjadi koperasi binaan wilayah kabupaten atau provinsi.

Jika ada salah satu anggota punya KTP luar Meranti, koperasinya dibawah binaan kabupaten, anggota tersebut menjadi anggota luar biasa. Dan bila anggota luar biasa tidak boleh dipilih menjadi ketua atau pengurus. Hak lainnnya sama, tapi tidak bisa memilih dan dipilih.

Terus jumlah pengurus ada dua pilihan, ada tiga dan ada lima. Kalau yang tiga, meliputi ketua, sekretaris dan bendahara dan sisti lima pengurus terdiri ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara.

Masa jabatan pengurus dan pengawas maksimal 5 tahun dan boleh dipilih kembali. Untuk pengurus, antara pengurus sama pengurus, pengurus dengan pengawas tidak ada hubungan keluarga (semenda atau tiga jenjang).

Pengurus dan pengawas tidak boleh menjadi pengurus dan pengawas di koperasi lain. Soal pengawas, dalam Permenkop pengawas harus ganjil dan jumlahnya tidak boleh melebihi pengurus, contohnya pengurus tiga dan pengawas tiga, dan biasanya pengawas itu ketua dan anggota dua, tandasnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait