DPR RI Sahkan RUU Otsus Papua, Mahfud MD: Dana Otsus Buat Kesejahteran Papua

Jakarta, katakabar.com - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (RUU Otsus Papua), disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, pada Kamis (15/7) kemarin.

"Alhamdulillah, Revisi Undang undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, revisinya sudah disahkan di DPR," ujar Menko Polhukam, Mahfud MD.

Kata Mahfud, sebenarnya dari undang undang itu bukan memperpanjang Undang-Undang Otsus, sebab tidak perlu diperpanjang. Revisi hanya menyangkut dana Otsus yang semula harus berakhir bulan November tahun 2021 diperpanjang lagi. Sehingga tahun 2022 masih ada.

"Dana Otsus itu sekarang dimaksimalkan untuk kesejahteraan di Papua. Dan tidak lagi dibiarkan untuk dikelola tanpa pertanggungjawaban, yang jelas didampingi pusat. Apalagi dananya dinaikkan dari 2 persen menjadi dua seperempat persen dari DAU nasional," jelas Mahfud MD dalam keterangannya.

Dijelaskan Mahfud, terkait perkembangan pembangunan Papua sudah dipaparkan kepada duta besar Indonesia di berbagai negara dan kawasan.

"Alhamdulillah, dari Dubes-dubes luar negeri, semua mengkonfirmasi, di luar  negeri itu sekarang sudah tidak ada lagi isu Papua merdeka, Vanuatu masih  menyuarakan itu, tapi sekarang pendekatannya bukan lagi Papua merdeka. Pendekatannya bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM," tambah Mahfud.

Soal kasus HAM, Mahfud menjabarkan, saat ini sudah dikerjakan bersama Komnas HAM, bersama Menkumham dan Jaksa Agung.

"Kita sedang membereskan menata persoalan perlindungan HAM yang selalu diisukan oleh sekelompok kecil orang yang memang ingin membuat citra Indonesia jelek,"

Tapi oke, kita tunjukan ke dunia, masalah HAM di Papua sama dengan di daerah-daerah lain di Indonesia, kita tata," sebutnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait