DPR RI Setujui, Ini Pagu Alokasi Anggaran Kemendikbud RI Tahun 2021

Jakarta, katakabar.com - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sudah setujui pagu definitif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp81,534 triliun.

Persetujuan Komisi X itu disampaikan oleh seluruh fraksi yang diwakili para ketua kelompok fraksi pada rapat kerja Kemendikbud RI bersama Komisi X DPR RI, dengan agenda Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kemendikbud Tahun Anggaran 2021 bersama Komisi X DPR RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, di pekan keempat September 2020.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud RI), Nadiem Anwar Makarim mengatakan, apresiasi kepada anggota Komisi X DPR RI sudah setujui pagu definitif Kemendikbud RI.

“Terima kasih untuk persetujuan terhadap anggaran 2021. Kita hendaknya bisa semakin tangguh di masa pandemi ini,” ujar Nadiem, seperti dikutip dari Situs Resmi Kemendikbud RI.

Anggota Komisi X DPR RI dan Kemendikbud sepakat program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya, serta program-program yang sangat dibutuhkan masyarakat di kabupaten dan kota tertentu lebih diperhatikan berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan pendidikan.

Merujuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Belanja Kementerian dan Lembaga Tahun 2021, Kemendikbud RI berkomitmen mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na`im menjelaskan, prioritas nasional pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Berikutnya kelima, memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, ketujuh, memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

“Khusus untuk poin 1, 3, 5, dan 6 mendapat penekanan di tahun 2021,” ulas Sesjen Kemendikbud RI ini.

Soal kebijakan belanja Kementerian mencakup berbagai hal-hal, meliputi pertama, melakukan reformasi pendidikan, reformasi transfer ke daerah dan dana desa, serta reformasi belanja untuk mendukung akselerasi pemulihan sosial ekonomi.

Kedua, Kementerian bakal memperkuat sinergi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya.

Ketiga, melanjutkan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan program perlindungan sosial pasca pandemi Covid 19. Keempat, mendorong efektivitas program bantuan sosial dengan meningkatkan ketepatan sasaran melalui penyempurnaan dan updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju single data, pemanfaatan TIK dan penguatan monitoring dan evaluasi.

Dan kelima, menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara melalui pemberian gaji ke-13 dan THR serta menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran.

Masih Ainun, anggaran pendidikan dalam RAPBN 2021 sebesar Rp550 triliun terbagi ke dalam tiga alokasi. Pertama, Rp184,5 triliun anggaran pendidikan melalui pemerintah pusat dengan ketentuan, anggaran Kemendikbud sebesar Rp81,53T triliun, Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp55 triliun, serta K/L lainnya dan cadangan (BA-BUN) sebesar Rp47,97 triliun.

Kedua, anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp299,1 triliun. Ketiga, anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan sebesar Rp66,4T.

Berdasarkan SEB Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/2020, terdapat redesain sistem perencanaan penganggaran Kemendikbud RI.

“Setelah nomenklatur program baru, sistem penganggaran Kemendikbud direncanakan untuk membiayai dukungan manajemen, PAUD dan wajib belajar 12 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, pendidikan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi,” cerita Ainun Na`im.

Kata Ainun lagi, tujuan redesain sistem perencanaan dan penganggaran sebagai wujud implementasi money follow program, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, value for money.

"Guna mewujudkan keterkaitan antara visi misi Presiden dengan tugas dan fungsi Kementerian dan Lembaga," sebutnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menekankan, Komisi X DPR RI menyetujui dan mendukung rencana program dan anggaran dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan pada tahun anggaran 2021.

"Dalam pelaksanaannya, mudah - mudahan Kemendikbud mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan ketepatan sasaran, ketepatan guna dan ketepatan waktu,” harapnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait