Dugaan Suap Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMP Inhu

Pekanbaru, katakabar.com - Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 63 Kepala Sekolah to tingkat SMP di Kabupaten Indragiri Hulu terkait dugaan pemerasan oleh oknum jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari). Mereka diperiksa di Premier Hotel Pekanbaru.

Dugaan pemerasan tersebut, berkaitan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum PGRI Riau, Taufik Tanjung SH membenarkan adanya pemeriksaan terhadap puluhan kepala sekolah itu oleh KPK. Ini berjalan sejak Selasa (11/8) lalu dan berakhir Kamis (13/8) kemarin.

"Pemeriksaan konteksnya masih seputar masalah dugaan pemerasan yang dialami para Kepsek," katanya.

Dalam pemeriksaan tersebut, tim KPK melakukan kloning (menggandakan) nomor telepon milik dua orang Kepsek. Adapun tujuannya untuk mengambil data percakapan. Nomor telepon kedua Kepsek yang dikloning tersebut, milik Raja Syaiful dan Eka Satria yang merupakan Ketua PGRI Kabupaten Inhu.

Dua orang ini, merupakan kepala sekolah yang mengalami langsung dugaan pemerasan tersebut.

"Selain kloning nomor telepon kedua orang itu, tim KPK juga menyita tas yang digunakan untuk membawa uang yang hendak diserahkan ke oknum jaksa itu. Lalu ada juga foto uang yang disetorkan (ke oknum jaksa) diambil sebagai barang bukti," terang Taufik.

Sementara, sebagai pengingat, sebelumnya sebanyak 5 orang oknum jaksa di Kejari Inhu, terancam diberi sanksi disiplin lantaran diduga terlibat dalam pemerasan itu. Sanksi disiplin yang diusulkan itu kategori berat.

Sanksi itu sendiri diusulkan oleh Kejati Riau kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah selesainya tahapan Inspeksi Kasus yang dilakukan tim dari Bidang Pengawasan Kejati Riau. Buka hanya pemerasan, namun juga intimidasi yang dilakukan oknum jaksa Kejari Inhu itu.

Pemerasan ini terkait pengelolaan dana BOS yang mana mengakibatkan 63 kepala sekolah itu kompak mengundurkan diri dari jabatannya.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Riau Raharjo Budi Kisnanto menjelaskan, kasus itu langsung menjadi atensi, pasca mencuat ke publik lewat sejumlah pemberitaan. Tim Pengawasan Kejati Riau, melakukan pemanggilan para pihak terkait.

"Ada indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan, ditingkatkan Inspeksi Kasus. Kita memanggil para pihak, mulai dari 63 Kepsek, kemudian Dinas Pendidikan (Inhu), Inspektorat Kabupaten Inhu, kemudian keterangan pihak terlapor, satpam dan beberapa pegawai di lingkungan Kejari Inhu," ucapnya beberapa waktu lalu.

Selain itu, kata Raharjo, pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pertama kali melaporkan perihal permasalahan pengelolaan dana BOS ke Kejari Inhu, juga dimintai keterangan. LSM yang dimaksud bernama Tipikor Nusantara.

Raharjo menerangkan, hasil dari Inspeksi Kasus tersebut, sudah dilaporkan kepada pimpinan di Kejagung.

"Kita mengusulkan hukuman disiplin tingkat berat, namun selanjutnya tindakan apa yang akan diambil bapak Jaksa Agung, ya kita tunggu petunjuk pimpinan. Kita hanya mengusulkan," terangnya.

Raharjo menyebutkan, sesuai PP 53 Tahun 2010, terkait pemberian sanksi, ada 3 kategori.

Yaitu ringan, sedang, dan berat. Sanksi kategori ringan, bisa berupa teguran lisan, pernyataan tidak puas secara tertulis, dan teguran tertulis.

Sementara untuk sanksi kategori sedang, bisa berupa penundaan kenaikan pangkat dan penundaan gaji berkala.

"Kalau berat, bisa diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, dicopot jabatannya, atau diberhentikan dengan hormat sebagai PNS," tandasnya.

 

Editor : Sany Panjaitan

Berita Terkait