Proyek di Luar PT CGA

Duit Rp 50 Juta dari Ruby Handoko Akok ke Eks Kadis PU Bengkalis

Pekanbaru, Katakabar.com - Tajul Muqadis mantan Plt Kadis PUPR Bengkalis mengaku pernah menerima uang dari seorang kontraktor bernama Ruby Handoko alias Akok. Ruby Handoko saat ini merupakan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Saat ini, Tajul menjabat Kepala BPBD Bengkalis.

Akok merupakan politisi Partai Golkar, sekaligus Ketua Komisi II DPRD Bengkalis. Dia juga saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Sosial Masyarakat Tionghoa Bengkalis Tahun 2014 sampai sekarang.

Sebelum menjadi anggota dewan, Akok banyak mengerjakan proyek besar di Bengkalis. Di antaranya, peningkatan jalan Bengkalis-Prapat Tunggal, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemudian proyek jalan Bengkalis-Bantan, peningkatan jalan Bengkalis-Meskom, pemeliharaan jalan di Kecamatan Bengkalis dan pemeliharaan jalan di Bantan.

Lalu ada juga peningkatan jalan poros Simpang Bangkinang Desa Pangkalan Batang. Total keseluruhan proyek di atas senilai Rp 44,7 miliar lebih. Terkait dengan sejumlah proyek di atas, menjadi temuan yang dimaksud tidak sesuai ketentuan pengadaan, mengarah pada pekerjaan Subkontrak, dan terdapat kelebihan pembayaran sebanyak Rp 2,2 miliar lebih. Itu merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kembali ke persidangan, pengakuan itu terungkap ketika Tajul menjadi saksi di persidangan dugaan korupsi Bupati non aktif Bengkalis Amril Mukminin, Kamis (16/7). Kepada hakim yang diketuai Lilin Herlina, Tajul mengaku menerima uang Rp 50 juta dari Akok terkait urusan proyek.

Awalnya, Tajul mengaku tidak pernah menerima uang dari Akok. Namun, setelah BAP-nya saat pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi dibacakan hakim, akhirnya Tajul mengakui menerima uang itu.

“Ini dalam BAP, anda menerima Rp 50 juta dari Akok, benar ini ?” tanya hakim.

Pertanyaan itu akhirnya dibenarkan oleh Tajul. "Benar yang mulia," jawabnya.

Hakim kembali memastikan, uang itu dari mana dan untuk apa. “Ini bukan proyek PT CGA ya ?,” tanya hakim lagi.

“Bukan yang mulia. (proyek) di luar CGA,” jawab Tajul.

Dalam persidangan juga terungkap, Tajul dan Ardiansah diperintahkan oleh Amril Mukminin untuk koordinasi dengan BPK, BPKP, Kejaksaan, LKPP dan Kementrian PUPR. Proyek itu diproses sesuai prosedur, terhadap penandatanganan kontrak.

Namun, diam-diam Tajul diduga menerima uang total keseluruhan sebesar Rp 975 juta tanpa sepengetahuan terdakwa Amril dan tanpa koordinasi dengannya.

Dalam dakwaan jaksa, Amril Mukminin bertentangan dengan kewajibannya selaku kepala daerah, sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Pemerintahan Daerah.

Serta kewajiban Amril Mukminin sebagai penyelenggara negara sebagaimana UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Amril Mukminin dijerat dalam Pasal 12 huruf a, Pasal 11, dan Pasal 12B ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

Editor : Sany Panjaitan

Berita Terkait