Dukung Kaombo, KKP Perkuat Masyarakat Hukum Adat di Wakatobi

Jakarta, katakabar.com - Direktorat Jenderal Pengelolaan Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memberikan perlindungan dan penguatan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) di sejumlah wilayah Indonesia.

Salah satunya, MHA Sarano Wali di Pulau Binongko Kabupaten Wakatobi. Dengan memfasilitasi terbitnya Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Sarano.

Selain itu, KKP memberikan sejumlah bantuan kepada MHA Sarano Wali di akhir tahun lalu, sebagai stimulus dalam memperkuat MHA di Pulau Wakatobi.

Dirjen PRL, TB Haeru Rahayu mengatakan, amanat UUD 1945 Pasal 18B, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak tradisionalnya, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang.

"Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019, MHA menjadi prioritas pembangunan,“ ujar Tebe di Jakarta pada Sabtu (23/1).

MHA Sarano Wali kata Tebe, punya sistem tata kelola wilayah adat yang dikenal dengan nama “Kaombo”, larangan mengeksploitasi, merusak sumber daya alam dan biota yang hidup di dalamnya, termasuk hutan lindung, mangrove, pesisir pantai, dan terumbu karang.

“Saya berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik, biar masyarakat hukum adat Sarano Wali dapat menjadi masyarakat yang sejahtera, kuat, dan mandiri," pesannya.

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K), Muhammad Yusuf menimpali, penguatan kearifan lokal di Indonesia dilakukan dengan memperkuat keberadaan MHA melalui hukum formal pemerintah sehingga dapat melindungi dan memanfaatkan keanekaragaman hayati di wilayahnya.

“Saat ini KKP sudah melakukan identifikasi terhadap 33 Komunitas dan 15 di antaranya sudah diakui sebagai MHA lewatbperaturan Bupati dan Wali Kota,” beber Yusuf.

Dijelaskan Yusuf, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, bagi MHA yang sudah ditetapkan berhak menerima program penguatan dan pemberdayaan. Itu sebabnya, MHA Sarano Wali berhak menerima Bantuan.

Bantuan yang diserahkan kepada Ketua Adat Sarano Wali, berupa 8 kain adat, unit gong kecil, 1 unit gong besar, 1 set Ndengu-Ndengu, 1 unit gendang, 1 unit GPS, 6 set peralatan snorkeling, dan 6 Life Jacket.

Mewakili masyarakat adat, Ketua Adat Sarano Wali, La Ode Hasahu sampaikan terima kasihnya. Apalagi bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan lembaga adat dan menjadi pendukung berbagai acara adat yang bakal dilakukan.

“Perlengkapan adat ini bakal kami gunakan untuk perayaan acara adat yang sudah rutin dilakukan masyarakat kami,” sebut La Ode Hasahu.

Editor : Sahdan

Berita Terkait