Terkendala Ganti Rugi Tanah

Forkopimda Dorong Percepatan Pembangunan Tol Sumbar-Riau

Sumatera Barat, katakabar.com - Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Barat, sepakat mendukung percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Tol Sumbar-Riau pada trase Padang Pariaman yang selama ini masih belum beres, di ruang Rapat Istana Gubernuran, pada penghujung Juli 2020 lalu.

Gubenur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menginstruksikan semua pihak terkait agar segera membereskan permasalahan pembangunan proyek strategis nasional ini, dengan dukungan penuh dari Forkopimda Sumbar, dirinya selaku Gubernur, Wakil Gubernur, Kapolda, Kajati dan jajaran pimpinan teritorial TNI di Sumatera Barat.

Jika masih terdapat permasalahan di tingkat teknis, segera dikomunikasikan kepada Forkopimda untuk dibereskan, tegas Irwan seperti dikutip dari Situs Resmi Sumbarprov.

Sekedar diketahui, proyek pembangunan pada trayek Padang Pariaman terkendala di trase kilometer 0 – 4,2 tersangkut ganti rugi tanah masyarakat dan persoalan lainnya.

Setelah menempuh upaya upaya persuasif, pembangunan Jalan Tol yang dimulai dari 2017 silam ini sudah dapat dilanjutkan meski di tengah pandemi Covid 19 saat ini melanda Sumbar, saat ini sudah kisaran progres 20 persen.

Dari keterangan pihak pelaksana pekerjaan, PT Hutama Karya, saat ini pengerjaan konstruksi tol Padang-Pekanbaru terus berlanjut.

Di ruas Padang - Sicincin sepanjang 36 kilometer saat ini progres pengerjaan konstruksi telah mencapai 20 persen, lalu di ruas Pekanbaru-Bangkinang dengan panjang 40 kilometer sudah mencapai 30 persen.

Gubernur Sumbar sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Kejati Sumbar dalam memperjuangkan kasus yang sedang dihadapi pemerintah Sumbar dalam pembangunan jalan Tol Sumbar-Riau.

Saat ini Kejati Sumbar bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam membela perkara pembangunan tol Sumbar-Riau yang diperkarakan oleh masyarakat.

Kajati Sumbar, Amran menjelaskan pihaknya siap membela negara demi kepentingan masyarakat. Setiap persoalan yang ditemui di lapangan diselesaikan dengan persuasif dengan merangkul semua pihak hingga tingkat terbawah, sebab yang dihadapi adalah masyarakat sendiri yang harus dilindungi, harapannya masalah bisa selesai dengan adil.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Nasrul Abit mengatakan, jangan ada kesan pemerintah dan pihak pelaksana pekerjaan bermain main sehingga masyarakat merasa dirugikan.

Untuk itu diminta kepada tim penilai (appraisal) mampu menilai penggantian harga tanah secara wajar dan layak sehingga masyarakat tidak dirugikan, pesannya.

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto menimpali pihaknya beserta jajaran di daerah selalu melakukan update permasalahan pembangunan tol.

Polda Sumbar sudah lama turut penyelesaian permasalahan pembangunan tol ini dengan dukungan Polres setempat. Kepada pihak terkait jangan ragu untuk mengkomunikasikan kendala yang ada di lapangan, sehingga pembangunan tol dapat dibereskan.

Secara keseluruhan jalan tol Sumbar-Riau ditargetkan beroperasi pada 2025. Pembangunan jalan tol Rp78 triliun ini dilaksanakan PT Hutama Karya (Persero) lewat perjanjian pengusahaan Jalan Tol yang diteken pada 11 Oktober 2017 silam.

Proyek jalan tol Padang-Pekanbaru meliputi enam seksi, Seksi 1 Padang-Sicincin, Seksi 2 Sicincin-Bukittinggi, Seksi 3 Bukittinggi-Payakumbuh, Seksi 4 Payakumbuh-Pangkalan, Seksi 5 Pangkalan-Bangkinang dan Seksi 6 Bangkinang-Pekanbaru.

Editor : Sahdan

Berita Terkait