HS: Info Itu Tidak Utuh, Menyesatkan!

Pasir Pangaraian, katakabar.com - Ketua Yayasan Pembangunan Rokan Hulu (YPRH), Hafit Syukri (HS) terang-terangan menyebut kalau daftar keuangan yayasan yang beredar di media sosial (medsos) yang melibatkan dia dan bendahara yayasan, Afrizal Anwar, tidak utuh dan menyesatkan.

Termasuk informasi yang menyebut bahwa kebijakan yayasan melakukan pemotongan gaji dosen dan karyawan untuk kepentingan pribadi.

Yayasan kata HS tidak pernah mengambil kebijakan memotong gaji dosen dan karyawan, tapi hanya melakukan penundaan sebagian gaji dosen dan karyawan lantaran kondisi keuangan UPP defisit Rp1,3 miliar. Defisit ini terjadi lantaran target tak tercapai ulah pandemi covid-19.

Terkait defisit keuangan inilah makanya digelar rapat pada tanggal 15 April 2020 di rumah ketua dewan pembina di Pekanbaru. Tujuannya untuk mencari solusi supaya Universitas Pasir Pangaraian (UPP) yang dikelola yayasan, tetap Eksis. 

Hasil rapat; pembayaran PLN dan BPJS ditunda. Gaji dosen dan karyawan juga ditunda, tapi 50 persen.

"Tapi dalam pelaksanaannya, gaji dosen dan karyawan justru bisa dibayarkan 60 persen. Artinya, hanya 40 persen yang ditunda," kata HS dalam pernyataan tertulisnya yang diterima katakabar.com.

Agustus lalu kata HS, kondisi keuangan sudah dilaporkan kepada ketua dan anggota senat dalam sebuah rapat. Dalam rapat itu, wakil Rektor II UPP menyebut, selama ini ada bantuan keuangan yang diterima UPP. Misalnya bantuan hibah pemerintah, Beasiswa Bidik Misi dan Wisuda.

"Tapi penggunaan duit itu enggak pernah dilaporkan ke yayasan. Padahal semua duit masuk, musti ke rekening yayasan dulu," katanya.

Sebetulnya kata HS, dia tidak ingin terlalu menanggapi informasi yang beredar di medsos itu dengan harapan, oknum yang menyebarkan informasi menyesatkan itu, menyadari kekeliruannya. 

Tapi lantaran informasi itu semakin liar hingga ada perjalanan cek yang dicairkan tersebar di medsos, mau tak mau dia mengklarifikasi. 

"Apa yang saya bilang terkait dosen dan karyawan tadi, bukan keputusan sepihak, tapi kesepakatan bersama pakai notulen rapat. Keputusan itu juga disosialisasikan kepada pihak rektorat, dosen dan karyawan. Biar enggak muncul salah paham. Tapi yang terjadi di lapangan justru, penundaan pembayaran gaji diputar balikkan menjadi pemotongan lantaran ada pengurus yang meminjam duit yayasan," katanya.

Baca juga: Kesandung 'Bola Panas' Oknum Cakada Rohul

Soal pengurus yang meminjam duit yayasan, HS tidak menampik itu dan menurut dia itu sah-sah saja sepanjang diketahui oleh dewan pembina dan dewan pengawas yang dilengkapi dengan dokumen pernyataan peminjaman uang.

"Nah, informasi yang disebar, seolah-olah pengurus menggelapkan uang yayasan. Padahal ada pernyataan peminjamannya. Kalau digelapkan, enggak akan ada pernyataan pengakuan peminjaman itu," tegasnya.

Terlepas dari penjelasan tadi, oleh informasi menyesatkan yang ada kata HS, sangat berdampak padanya, dia dirugikan secara pribadi maupun pasangan calon. Kebetulan HS juga salah satu kontestan di Pilkada Rohul 2020.

"Saya bersedia menjadi ketua yayasan adalah bentuk pengabdian saya sebagai orang Rohul, bukan untuk mengeruk keuntungan pribadi dari yayasan seperti yang diisukan itu," katanya.

Bahkan sebagai sumbangsih dia kepada yayasan, sejak jadi pengurus yayasan pada 2016, dia tidak pernah menerima gaji sepeserpun. 

Padahal di SK itu disebutkan bahwa gaji HS pertahun sekitar Rp180 juta. "Selama 4 tahun menjadi ketua, saya tidak pernah mengambil gaji itu. Itulah komitmen saya dari awal; siap tidak digaji," tegasnya. 

Editor : Aziz

Berita Terkait