Ini Kata KLHK Soal Kasus Karhutla PT Arara Abadi

Pelalawan, katakabar.com - Kasus kebakaran hutan dan lahan konsensi PT Arara Abadi (AA) ditanggapi Kasi Penegakan Hukum KLHK Wilayah II Sumatera, Eduard Hutapea. Dia mengaku sudah mendengar kasus tersebut, namun ditangani Polda Riau.

Kasus karhutla di lahan Sinarmas Group itu terjadi di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan.

“Statusnya saat ini masih ditangani Polda Riau, melalui Ditkrimsus masih dalam lidik. Pak Kapolda sendiri menjadi Ketua Koordinator Kasus Karhutla Desa Merbau itu," kata Kasi Balai Gakkum Seksi II Wilayah Sumatera, KLHK Eduard Hutapea, kepada katakabar.com, Jumat (7/8).

Eduard menjelaskan, penanganan Karhutla di Riau sudah ada Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Gubernur Riau dan Polda Riau.

“Artinya kasus ini sudah ditangani Polda Riau, kita tidak turun menangani ini,” jelasnya.

Saat ditanya soal kedatangan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya ke Riau bulan lalu, dia mengaku tidak mengetahui agendanya.

Sebelumnya diberitakan, Polda Riau masih terus melakukan penyelidikan terkait perkara dugaan keterlibatan PT Arara Abadi dalam kebakaran hutan dan lahan yang sempat terjadi di lahan konsesi miliknya beberapa waktu lalu. Perkara itu sendiri dilaporkan ke pihak Ditreskrimsus Polda Riau oleh Jikalahari beberapa waktu lalu.

Direktur Ditreskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Andri Sudarmadi mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dugaan tersebut. "Proses penyelidikan kita masih berjalan," kata Andri, Kamis (6/8) lalu.

Meski begitu Ia tak merinci sampai dimana perkembangan laporan dari Jikalahari itu. Bahkan, polisi belum meningkatnya kasus PT Arara Abadi yang merupakan anak usaha Sinarmas Group tersebut ke tahap penyidikan.

Sementara Wakil Koordinator Jikalahari, Okto Yugo Setyo menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi perkembangan terbaru terkiat laporan yang dilayangkannya ke Ditreskrimsus Polda Riau mengenai dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan karena telah melanggar Pasal 98 Ayat (1) UU No 32/2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diduga dilakukan PT Arara Abadi.

"Info terakhir, PT Arara Abadi sudah dilakukan penyelidikan oleh Polres Pelalawan dan Direskrimsus Polda Riau supervisi penyidik Polres Pelalawan," paparnya.

"Mestinya Polda Riau segera mengumumkan status dari PT Arara Abadi ke publik. Poinya Polda harus segera menyampaikan ke publik mengenai status perusahaan ini. Karena kasus ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat," tambahnya.

Dalam laporannya beberapa waktu lalu, Jikalahari menduga  PT Arara Abadi telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan karena telah melanggar Pasal 98 Ayat (1) UU No 32/2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Menurutnya dalam pasal 98 ayat 1 UU no 32/2019 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Ancamannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00.

"PT AA sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup merujuk pada PP No 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian dan atau Pencemaran lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan," terangnya kala itu.

Ditambahkan Okto, berdasarkan hitungan Citra Sentinel 2, luas lahan yang terbakar sejak 28 Juni 2020 itu seluas 83 hektar. Dimana telah merusak gambut dan lingkungan hidup termasuk melebihi baku mutu ambien udara yang merugikan lingkungan hidup senilai Rp 20.6 Miliar.

''Lahan terbakar itu adalah lahan yang siap untuk ditanami akasia. Malah ada beberapa blok yang ditemukan akasia yang telah ditanam dan tidak terbakar," bebernya.

Dengan demikian Jikalahari menduga, perkara karhutla di wilayah itu sengaja dilakukan oleh pihak perusahaan dengan alasan mengurangi baiat operasional.

Dikatakan lagi, kala itu api diklaim pihak PT AS berasal dari lahan masyarakat, namun hasil pengamatan Jikalahari jarak lokasi kebun masyarakat dengan lokasi kebakaran mencapai 680 meter. Malah tidak ada penghubung api.

"Tidak mungkin apinya sampai ke lahan PT AA jika awal api berada di lahan milik warga," tuturnya.

Menurut Okto, dugaan tersebut diperjelas lagi dengan hasil analisis hotspot melaui satelit Terra Aqua-Viirs. Dimana hotspot dan kebakaran di luar konsesi lebih dulu teriadi yaitu pada 24 Maret 2 April 2020. Sedangkan di dalam areal konsesi PT AA hotspot dan kebakaran terjadi pada 28 Juni 2020.

Sementara, dari hasil overlay titik kordinat lokasi kebakaran dengan Peta Indikatif Restorasi Gambut Badan Restorasi Gambut (BRG), areal kebakaran berada pada zona merah. Artinya prioritas restorasi pasca kebakaran 2015-2017 yang harus direstorasi, namun tidak dilakukan restorasi dan kembali terbakar.

Kemudian dari analisis melalui Citra Satelit Sentinel 2 itu, Jikalahari menemukan pada Januari 2020, areal yang terbakar merupakan hutan alam yang ditumbuhi semak belukar. Lalu, pada Februari 2020 areal yang terbakar mulai ada pembukaan lahan.

Selanjutnya pada Maret Mei 2020 membuka kanal baru dan menambah pembukaan lahan. Terakhir pada Juni 2020 terus menambah pembukaan lahan hingga terbakar pada 28 Juni 2020.

“Jikalahari merekomendasikan agar Polda Riau segera mentapkan PT Arara Abadi sebagai tersangka pelaku pembakaran hutan dan lahan yang mencemari udara, merusak gambut dan lingkungan hidup,'” harapnya.

Di luar itu, pihaknya juga meminta KLHK segera cabut PT Arara Abadi yang terbakar untuk dipulihkan menjadi kawasan fungsi lindung gambut.

 

Editor : Sany Panjaitan

Berita Terkait