Inspektorat Jendral Selidiki Dugaan Penyerobotan Tanah Legiman Oleh Mafia

Medan | Katakabar. com

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Inspektorat Jendral menyurati Legiman Pranata.

Surat bernomor : 120/900.45.PW.05/V/2022, diterima warga Dusun I, Desa Seisemayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, tersebut mengundangnya untuk datang ke Kamtor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara di Jalan Brigjen Katamso Medan.

Dalam undangan an Inspektur Jendral Inspektur Bidang Investigasi, Brigjen Pol Yustan Alpiani SIK SH M. Hum.

Legiman diminta datang tanpa diwakilkan pada Jumat 13 Mei 2022, untuk dimintai keterangannya terkait laporan pengaduannya tertanggal 7  Maret 2022.

Dalam surat tersebut Legiman diminta konfirmasi kehadirannya kepada Auditor Muda Martin Sulaiman di nomor Hape : 0813 8018 4560 sekira pukul 08.00-16.00 wib.

Dikonfirmasi Katakabar, Legiman mengaku, sudah menyerah kan bukti-bukti terkait prihal yang diperlukan oleh pihak Inspektorat.

"Sudah diwawancarai oleh Inspektorat dan saya serahkan bukti bukti lengkap, jawaban tegas dan jelas, " ujar Legiman, Selasa (24/5/2022).

Kata Legiman kepada Inspektorat, kalau persoalan itu menjadi persoalannya sendiri yang terzolimi oleh mafia tanah.

"Bahwa ini persoalan saya sendiri, juga sebagai korban zol mafia tanah, " ujar Legiman.

Ditegaskan Legiman kalau tanah miliknya PBB nya sudah dibayar dan pada peta satelit SHM. 655 yang diterbitkan oleh BPN Deliserdang serta peta satelit dan surat ukur NIB nomor. 635 dengan Luas 8.580.mtr melekat di buku sertifikat hak milik nomor. 656.a/n. Legiman Pranata.

Dikatakan, dengan bukti tersebit, bahwa itu cukup kuat bahwa yang benar itu terdeteksi di situs resmi BPN RI dan Kementerian ATR pusat. 


Namun, bahwa sebaliknya SHM nomor 477 terbit tgl. 19 Pebruari 2007 dengan luas 11.888 M .

Dijelaskan kalau NOP. satu hamparan tiga nomor objek pajak. Bahkan yang ganjalnya, cara penerbitan tidak sampai satu bulan dan tidak terdeteksi di satelit situs resmi BPN RI dan Kementerian ATR.

Seperti diberitakan sebelumnya, tanah Legiman bernomor SHM 655 seluas 8.580 M2 di Jalan Binjai KM 16 Dusun I Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut),  diduga Diserobot mafia tanah.

Beliau terus memperjuangkan haknya hingga warga Jalan Amal No 33 DC,  Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, merasa jelas akan status lahan miliknya. 

Ia sempat mendatangi Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deli Serdang beberapa pekan lalu. 

Dimana kedatangan Legiman hanya ingin mempertanyakan dan minta kejelasan dari Kepala BPN Deli Serdang adanya dugaan mafia tanah di pusaran ATR/BPN Deli Serdang. 

"Kedatangan saya hanya ingin meminta klarifikasi kepada Kepala BPN Deli Serdang terkait Warkah yang sampai saat ini tidak ditemukan atau belum ditemukan BPN Deli Serdang. Saya merasa dirugikan, makanya ingin bertemu langsung dengan Kepala BPN, "kata Legiman kepada katakabar beberapa waktu lalu. 

Miris. Sang pencari keadilan ini lagi lagi kecewa. "Namun rupanya beliau (Kepala BPN, red), tidak berkenan,  sehingga saya hanya dipertemukan dengan pegawainya. Dan setelah bertemu pegawainya, mereka pun mengakui kalau memang belum ditemukan warkah tersebut, " tutur Legiman kecewa. 

Namun begitu, Legiman tidak patah semangat untuk bisa bertemu dengan Kepala BPN Deli Serdang. Harapannya, agar bisa membuka secara terang benderang tentang sertifikat yang dimiliki dengan penerbitan sesuai SOP BPN. 

Lewat katakabar, Legiman Pranata menyampaikan agar Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatensi persoalan yang sedang dia hadapi.




 

Editor : Dedi

Berita Terkait