Jaksa Terlibat Pemerasan Kepala Sekolah Inhu Terancam Dipecat

Pekanbaru, katakabar.com - Oknum jaksa yang diduga terlibat kasus dugaan pemerasan 63 kepala sekolah menengah pertama di Indragiri Hulu, Provinsi Riau terancam hukuman berat. Hukuman itu bisa berupa copot dari jabatan hingga pemecatan dengan tidak hormat.

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Raharjo Budi Kisnanto, Senin mengatakan dalam perkara ini pihaknya telah memintai banyak saksi, mulai dari internal Kejaksaan hingga eksternal, seperti Dinas Pendidikan setempat, para kepala sekolah, bendahara hingga lembaga swadaya masyarakat yang disebut mengetahui perkara itu.

"Hasilnya ada indikasi pelanggaran peraturan perundangan, kami mengusulkan ke pimpinan di Kejaksaan Agung untuk hukuman disiplin berat," katanya.

Kini, sambung Raharjo, Kejati Riau menunggu keputusan dari Kejaksaan Agung. Raharjo belum mengetahui kapan keputusan dari Kejaksaan Agung turun.

"Kami hanya mengusulkan, yang menentukan bagaimana nanti itu Jaksa Agung," kata Raharjo.

Berdasarkan PP 53 Tahun 2010, ada beberapa sanksi untuk jaksa ataupun pegawai kejaksaan "nakal". Mulai dari sedang, ringan dan berat dengan hukuman berbeda-beda.

Untuk hukuman disiplin berat, Raharjo menyebut oknum jaksa bisa dipecat dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil dan bisa juga dicopot dari jabatan jaksa menjadi pegawai biasa.

"Berat itu bisa diberhentikan secara tidak hormat dari PNS," kata Raharjo.

Dugaan pemerasan ini sendiri tengah menuai sorotan di tengah masyarakat. 63 kepala sekolah mengundurkan diri massal dari jabatannya karena mereka mengaku tertekan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Pengunduran diri itu, berawal adanya salah satu LSM membuat laporan ke Kejari Inhu. Meski, permasalahan dalam pengelolaan dana BOS sudah ditangani Inspektorat. Terhadap laporan itu, Korps Adhyaksa melakukan pemanggilan beberapa kepsek. Namun, oleh oknum jaksa yang menangani laporan LSM itu diduga memeras dengan meminta sejumlah yang kepada kepsek.

Akan tetapi, Raharjo mengatakan bahwa saat ini para kepala sekolah itu telah kembali bertugas. Pengunduran diri mereka ditolak oleh dinas pendidikan setempat sementara ia mengatakan Kejati Riau memberikan jaminan kepada para kepala sekolah tersebut dalam bertugas.

Editor : Anggi

Berita Terkait