Jalan Panjang Perseteruan PKN dan Kejari Rohil

Rokan Hilir, katakabar.com - Besok, 11 Agustus 2020, menjadi “pertarungan” antara Kejaksaaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir dengan Organisasi Pemantau Keuangan Negara (PKN) Provinsi Riau.

Ketegangan itu bermula dari PKN mengajukan permohonan informasi publik tentang keuangan negara di badan publik Kejari Rokan Hilir, yaitu Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Dalam permohonan tersebut, kami meminta laporan penggunaan uang negara dari tahun 2016 hingga 2019 yang sudah di audit dan meminta informasi atas penggunaan dana Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembagunan Daerah (TP4D) yang digunakan oleh pihak Kejari Rokan Hilir,” kata Ketua PKN Provinsi Riau, Asmawati kepada wartawan, pada Senin (10/8).

Sesudah melayangkan surat permohonan tersebut, PKN menunggu selama 10 hari kerja sesuai dengan aturan yang ada. Tapi tidak mendapat keterangan atau balasan dari pihak PPID Kejari Rokan Hilir

“Sepuluh hari menunggu, tidak ada balasan atau keterangan dari pihak PPID. Kita ajukan surat keberatan kepada Atasan PPID Kejari Rohil. Lagi lagi, PKN tidak mendapat keterangan,” tegas Asmawati.

Lantaran tidak adanya keterangan dari pihak PPID maupun atasan PPID, PKN menyurati Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau.

“Kita sudah tunggu selama 30 hari kerja, tapi tidak ada keterangan dari atasan PPID atas surat keberatan yang PKN kirim. Kita jadi penasaran atas sikap PPID dan atasannya, ada apa ini? kok semua pada diam. Kita layangkan surat ke KI Riau,” jelasnya.

Diceritakan Asmawati, setelah lewat sidang sebanyak tiga kali KI Riau akhirnya menggugurkan gugatan PKN

“Saya tidak habis pikir dan terkejut atas alasan yang diberikan oleh KI Riau, dalam sela putusannya tersebut berbunyi, pemohon (PKN) tidak serius dalam memohon informasi. Terus permohonan dari PKN terlalu banyak sehingga menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara masif dan membutuhkan anggaran yang besar dalam menyiapkan informasi yang diminta PKN,” ujarnya.

Kenapa mereka harus mempermasalahkan masalah biaya, semua biaya berupa fotocopy atau jilid ditanggung oleh pihak pemohan (PKN), terus dimana melibatkan sumber daya manusia yang masif, semua tinggal fotocopy. Apakah memfotocopy harus melibatkan seluruh pengawai yang ada di PPID?

”Kita tidak akan berhenti dan sudah melayangkan surat gugatan ke PTUN atas Kejari Rohil. Sidang pertama dilaksanakan selasa besok jam 10.00 WIB, jadi mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat,” sebutnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait