Jelang Pelantikan Eselon, Sekjen PJID Rohul: Rawan Terjadi 'Jual Beli'Jabatan

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Penunjukan jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu mesti benar-benar transparan. Soalnya rawan terjadi indikasi 'jual beli' jabatan jelang pelantikan eselon.

"Jelang pelantikan eselon pada struktur Pemkab Rokan Hulu mesti benar-benar transparan, sebab bakal rawan terjadi "jual beli' jabatan," tegas Seketaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJI-D) Kabupaten Rokan Hulu, Sudirman kepada katakabar.com bye telepon genggamnya, pada Senin (22/11) kemarin.

"Kita desak Bupati Kabupaten  Rokan Hulu, Sukiman jamin transparansi jelang pengisian  jabatan struktural di lingkungan Pemkab Rokan Hulu. Kita harapkan tidak ada transaksi 'jual beli" jabatan pada pelantikan eselon nanti," jelasnya.

Kata Sudirman, dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Rokan Hulu seolah  jadi rahasia umum. Hal ini terjadi biasanya dilakukan saat menjelang rotasi atau mutasi dan promosi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) beserta Bupati.

"Kita terus melakukan pemantauan terhadap langkah yang dilakukan Pemkab Rokan Hulu. Soalnya begini, jangankan untuk promosi, untuk bertahan di posisi yang sedang diduduki saja pun serupa. Pejabat yang ada di posisi tersebut sering mendengar pertanyaan, masih betah? Mereka sudah paham betul arah kemana pertanyaan itu. Pastinya soal jabatan di lingkungan Pemkab Rokan Hulu," ceritanya.

Hal ini mesti kita pantau secara terus menerus, kita tidak mau dalam pengisian jabatan tersebut berbau transaksi 'jual beli' jabatan.

Bila itu terjadi bakal ada dua kemungkinan yang bakal terjadi. Pertama, pejabat tersebut bakal terjerumus pada penyelewengan jabatan yang kemudian berdampak buruk bagi daerah.

Kedua, pejabat yang bersangkutan hanya akan memenuhi hasrat sang penguasa yang mengakibatkan terjadinya kekacauan keuangan daerah.

"Kita tidak mau penjabat yang dilantik itu nantinya bermasalah. Apalagi bukan karena kemampuannya, tapi untuk memenuhi hasrat sang Bupati saja," ulasnya.

'Jual beli' jabatan ini bak hantu sambung Sudirman, tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Ada suara tapi tak ada rupa. Budaya ini sudah berlangsung sejak bupati terpilih. Biasanya langsung melakukan rotasi dan mutasi dan promosi jabatan.

Hal ini terkesan hanya untuk mengembalikan modal sang bupati saat terpakai waktu dia ikut pemilihan kepala daerah.

"Pejabat yang punya potensi atau kemampuan serta idealis, jangan harap bisa menduduki jabatan yang diinginkannya yang ada akan tertinggal jauh dan kalah sama DOA alias dorongan amplop," bebernya.

Untuk itu, dalam pelaksanaan pemilihan pejabat struktural nantinya harus dilakukan secara profesional, proporsional, objektif, transparan, dan tidak transaksional.

"Proses pengisian jabatan  lmesti berdasarkan penyesuaian terhadap kompetensi dan internal organisasi," tambahnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait