Kabareskrim Instruksikan Jajaran Tak Arogan dan Tindak Tegas Hoaks Corona

Jakarta, katakabar.com - Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menindak tegas adanya informasi palsu atau hoaks yang mengganggu upaya pemerintah dalam penanganan Covid 19.

"Bila pelanggaran person to person terapkan Restorative Justice (RJ) dan Surat Edaran (SE) Kapolri, tapi berkaitan mengganggu upaya pemerintah dalam penanganan Covid 19, ini tindak tegas. Jangan sampai masyarakat ini bingung dengan banyaknya berita bohong yang berkembang di masyarakat," ujarnya Komjen Agus Andrianto kepada jajaran dalam rapat virtual di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (20/7).

Kepada seluruh jajarannya kata Kabareskrim Polri ini, untuk melakukan pengawalan dan pengamanan penyerapan belanja modal di provinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam penanganan pandemi Covid 19, masih banyak provinsi yang ragu untuk menyerap anggaran dan belanja modal. Itu sebabnya, diminta jajaran Reskrim untuk betul-betul bijaksana dalam menangani perkara terkait dengan hal tersebut.

"Apabila ada kesalahan sedikit agar disikapi dengan bijaksana, yang terpenting ekonomi negara berputar anggaran dapat diserap seluruhnya dengan baik. Pengawasan dan pengamanan penyerapan anggaran ini bisa bekerjasama dengan Forkopimda dan Kementerian dan Lembaga," jelasnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sambung Agus, telah menginstruksikan untuk mlakukan pendampingan kepada kepala daerah agar tidak ragu menyerap anggaran.

"Kapolri membuka ruang selebar-lebarnya kepada pejabat daerah di wilayah mengajukan komplain. Bila ada rekan-rekan yang melakukan kriminalisasi bakal dilakukan pemeriksaan oleh Propam," ulasnya

Disisi lain, Kapolri, menurut Agus, telah menekankan kepada seluruh anggota kepolisian untuk tidak bersifat arogan kepada masyarakat. Terlebih saat pelaksanaan PPKM Darurat ini.

"Jangan sampai tindakan yang kami lakukan ini sifatnya kontra produktif dengan kebijakan pemerintah. Mohon jajaran mengingatkan agar semua lini tidak bersifat arogan kepada masyarakat, sepertii contoh di Solo yang menggunakan bahasa daerah dan lebih persuasif," cerita Agus.

Soal protokol kesehatan, kepada pedagang selagi menerapkan sosial distancing, hal tersebut masih diperbolehkan. Kecuali, sudah melanggar jam operasional yang ditentukan.

Untuk itu, diminta agar jajarannya telah melakukan pengecekan setiap harinya terkait dengan distribusi dan ketersediaan obat-obatan maupun oksigen.

"Kapolri mengingatkan Polri siap membantu pelaksanaan distribusi bantuan sosial kepada setiap daerah yang paling terdampak," sebutnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait