Kanwil Kemenkumham Riau Publikasikan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum

Pekanbaru, Katakabar.com - Bertujuan memberikan pemahaman dan menjaring para calon Pemberi Bantuan Hukum (PBH), Kanwil Kemenkumham Riau publikasikan akreditasi PBH. Publikasi ini dilakukan dalam gelaran Diseminasi Penjaringan dan Pengidentifikasian Calon Pemberi Bantuan Hukum Periode 2022-2024 di Ruang Serbaguna Ismail Saleh Kanwil Kemenkumham Riau.

Ketua Penyelenggara yang juga selaku Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Riau, Edison Manik menjelaskan publikasi itu bertujuan memberikan pemahaman mengenai syarat dan tata cara pendaftaran calon PBH yang meliputi kegiatan verifikasi dan akreditasi (verasi) periode 2022-2024 di Provinsi Riau. 

"Tentu melalui kegiatan ini, kita ingin menjaring PBH yang berkualitas dan pemerataan Organisasi atau Lembaga Bantuan Hukum di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Riau," bebernya, Selasa (02/03)

Sementara Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Rudi Hartono yang membuka langsung kegiatan yang juga dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Siti Cholistyaningsih, beserta tim POKJADA Kanwil Kemenkumham Riau itu mengatakan perlu adanya pemerataan PBH disetiap Kabupaten/Kota. Lantaran saat ini ada 6 kabupaten dan kota di Riau yang belum ada PBH yang lulus verasi. Seperti Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi dan Kota Dumai.

"Diharapkan agar peserta mengikuti kegiatan ini dengan baik," katanya.

Dalam kesempatannya, Rudi juga turut menyerahkan bahan publikasi verasi calon PBH berupa spanduk pengumuman, banner dan poster kepada perwakilan instansi yakni kepada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

"Dengan harapan dengan semakin banyaknya publikasi maka semakin banyak calon PBH yang akan ikut dalam verifikasi dan akreditasi di Tahun 2021," harapnya.

Sementara, Kadiv Yankumham Nining menyebutkan pada Tahun 2021, Kanwil Kemenkumham Riau akan melaksanakan Verasi dengan dua gelombang. Gelombang I dimulai dengan Verasi Calon PBH Periode 2022-2024 yang dibuka pada tanggal 4 Maret sampai dengan 26 Juni 2021 dengan diawali pendaftaran Calon PBH (administrasi dan dokumen fisik), perbaikan fisik ketidaklengkapan dokumen verasi, pemerikasaan faktual/survey, rekomendasi Pokjada, verasi pusat berakhir rekomendasi kelolosan PBH baru.

Sedangkan Gelombang II akan dilaksanakan juga akreditasi ulang/perpanjangan sertifikasi PBH periode 2019-2021 (PBH lama) sama halnya dengan pelaksanaan tahapan pada verasi baru yang akan dimulai dari tanggal 2 Agustus sampai dengan 3 November 2021 mendatang. Ini dilakukan untuk mendorong para advokat yang memiliki organisasi bantuan hukum untuk mendaftarkan dan mengikuti verifikasi dan akreditasi OBH yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali. 

"Pendaftaran verasi PBH dapat dilakukan melalui website www.sidbankum.bphn.go.id.," kata Nining.

Diluar itu, dalam pelaksanaannya kegiatan ini menghadirkan dua orang narasumber yakni dari BPHN Kemenkumham, Rr. Yuliawiranti, dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau, Yan Dharmadi.

Sementara untuk jumlah peserta sebanyak 50 peserta yang terdiri dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Bagian Hukum Pemerintah Kota Pekanbaru, Pengadilan, LBH Lulus Verifikasi dan Akreditasi 2019-2021, Organisasi Advokat serta Calon Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum se-Riau.

BPHN Kemenkumham, Rr. Yuliawiranti menyampaikan 4 kewenangan Kementerian Hukum dan HAM yaitu, Regulasi, Verifikasi dan Akreditasi, Pengawasan, dan Sosialisasi. Total organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 berjumlah 524 PBH.

Sedangkan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau Yan Dharmadi mengatakan dukungan Pemda dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang atau kelompok orang miskin oleh PBH yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan PERDA nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin," jelasnya.

Untuk diketahui berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin adanya prinsip persamaan kedudukan di depan hukum dan hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses keadilan.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. 

Kemudian, Pasal 28D UUD Tahun 1945 juga menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan acces to justice (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. 

 

Editor : Sany Panjaitan

Berita Terkait