Pembangunan Zona Integritas

Kapolda Riau: 17 Satker Polda Menuju WBK dan WBBM

Pekanbaru, katakabar.com - Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi mendeklarasikan Pencanangan Pembangunan Zona Integrasi (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) bagi 15 Satker dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) bagi 2 Satwil yang dilaksanakan di Aula Tribrata Lantai lima Markas Komando Polda Riau Jalan Pattimura Nokmor 13, Kota Pekanbaru, pada Kamis (22/4) kemarin siang

Pada acara yang dihafdiri Fotkopimda, Kepala Perwakilan Ombudsman Riau serta Mitra kerja Satker, Irjen Pol Agung mengatakan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Di periode pertama hingga ke periode kedua itu pihaknya telah mencapai banyak hal yang mendukung sasaran Reformasi dan Birokrasi itu sendiri, seperti birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.

"Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan inovasi dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, jelasnya.

Soal Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas. Peraturan ini acuan bagi Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya dalam membangun Zona Integritas.

“Saya berharap, kebdepan Riau bisa lebih maju dan ini harus menjadi tujuan kita bersama untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani, supaya birokrasi yang sehat itu bisa dirasakan ditengah tengah masyarakat” ujarnya dalam sambutan.

“Polisi harus mampu memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Polisi teladan IPTU Razali, yang sehari hari bertugas mengatur lalu lintas dan membantu warga. Dengan moto dirinya bertekat mewujudkan mempertanggung jawabkan tugasnya bagi masyarakat, sosok seperti inilah yang diharapkan oleh masyarakat," ceritanya.

Gubernur Riau, Syamsuar menimpali, pencanangan Zona Integritas langkah dan momen yang tepat bagi Polda Riau untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi tata kelola yang baik, imbuhnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait