Ke Jakarta, Legislator Bengkalis Konsultasi Soal Propemperda

  • Reporter:
  • 22 Desember 2019, 08:36:13 WIB
  • Politik

Jakarta, katakabar.com - Di Pekan ketiga Bulan Desember 2019, Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis, Khairul Umam, Syahrial, Kaderismanto dan Syaiful Ardi bersama Ketua Bapemperda Sanusi didampingi Sekretaris DPRD Bengkalis, Radius Akima, rapat bersama Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI, soal Propemperda di gedung Kemendagri Gedung B Lantai 7.

Dasar ropat koordinsi, surat Kementerian Dalam Negeri Nomor, 188.34/6458/Otda pada 26 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP). 

Propemperda yang ditetapkan DPRD bersama Pemerintah Daerah setiap Tahunnya mesti rasional seperti diatur dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang produk hukum. 

Ketua DPRD Bengkalis, Khairul Umam mengatakan, di awal Bulan Oktober 2019 lalu, sudah menetapkan sebanyak 20 Ranperda.  Propemperda diatur berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, ini selaras dengan Ketua Bapemperda Sanusi yang mempertanyakan langkah-langkah yang akan diambil terkait tim teknis AKP tersebut.

Biro Hukum Kemendagri, Amil menggapi, AKP ini merupakan acuan agar Perda yang dihasilkan memiliki instrumen yang baik, benar, sempurna dan berguna bagi masyarakat. Kalau sudah lewat AKP mestinya tidak ada lagi Perda-Perda yang melewati Permendagri mau pun undang-undang lain yang berlaku. Ranperda yang ditetapkan merupakan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD, terkait teknis dan mekanisme Juknis dikordinasikan ke OTDA.

“Tim AKP dibuat sebelum terbentuknya Perda dan suatu keharusan, merunut kepada perintah dari Dirjen OTDA. DPRD mau pun Pemerintah Daerah memiliki tim AKP tersendiri, tugasnya, merumuskan naskah, tinjauan-tinjauan teoritis, dan lainnya”, tandasnya.

 

Editor : Sahdan

Berita Terkait