Keamanan Laut Berlapis, Pemerintah Bakal Rampingkan Aturan

Jakarta, katakabar.com – Di penghujung Tahun 2019, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menginstruksi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD untuk menyerderhanakan peraturan peraturan terkait Keamanan Laut Indonesia.

"Presiden instruksikan hal itu guna penanganan laut terpusat, lantaran per hari keamanan di laut ada tujuh lapis,” ujar Menko Polhukam, Mahfud MD, seperti Dilansir dari Situs Resmi Menko Polhukam RI,

Kata Menko Polhukam, penanganan keamanan laut saat ini dinilai masih berlapis-lapis sehingga menghambat beberapa sektor termasuk investasi yang mau masuk ke Indonesia.

“Lapis ini, ini, habis ini, ini, itu sama sekali tidak efisien, menghambat administrasi pemerintahan dan menghambat laju perdagangan. Lalu lintas barang dan manusia rada terhambat,” tegas Mahfud MD.

Sebelumnya, Menko Polhukam sempat berdiskusi dengan Menko Kemaritiman dan Investasi membahas tentang lapisan pengamanan yang berlaku di Indonesia saat ini, masih ada 17 undang undang yang berlaku terkait hal itu.

“Kami sudah mengidentifikasi, sampai saat ini terdapat sekurang kurangnya 17 undang undang yang mengatur secara berbeda, dengan kewenangan yang berbeda,” katanya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait