Kejari dan PGRI Pelalawan Teken Kerja Sama Penegakan Hukum

Pelalawan, katakabar.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGR) Kabupaten Pelalawan teken perjanjian kerja sama, di aula kantor Bappeda Kabupaten Pelalawan, pada Senin (15/2).

Kegiatan itu sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Antara Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Riau dengan Kejaksaan Tinggi Riau Nomor 205/MoU/PP/RIO/XXII/2020 Nomor B- 3547/L.4/Dsp.2/10/2020 Tentang Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum di Provinsi Riau pada 21 Oktober 2020 lalu.

Kejari Pelalawan, Plt Kepala Dinas Pendidikan diwakili Martias, Plt Sekretaris Dinas Pendidikan, Kasi Intelijen Kejari Pelalawan, Sumriadi, Kasi PB3R Kejari Pelalawan, Ketua dan satu orang pengurus masing masing PGRI Kecamatan dan pengurus PGRI Kabupaten Pelalawan, turut hadir pada penandatanganan kerja sama.

Penandatangan dilakukan Kejari Pelalawan, Nophy T Suoth bersama Ketua PGRI Kabupaten Pelalawan, Leo Nardo. Tujuannya, untuk menjalin kerja sama dan komunikasi bagi 'para pihak' secara sinergis, demi terwujudnya pembangunan nasional dalam bidang pendidikan di Indonesia.

Hal itu sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selain mempunyai tugas dan wewenang di Bidang Penuntutan, di bidang perdata dan tata usaha negara dan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, termasuk dalam pengamanan kebijakan penegakan hukum.

Untuk ruang lingkup perjanjian kerja sama antara Kejari Pelalawan dengan PGRI Kabupaten Pelalawan, meliputi pertama melakukan sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi kejaksaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang tergabung pada PGRI Kabupaten Pelalawan.

Kedua, melakukan penerangan hukum kepada profesi guru di Kabupaten Pelalawan. Ketiga, melaksanakan Program Pencegahan Radikalisme dalam rangka penguatan pendidikan karakter yang dimulai dari sekolah.

Keempat, pelaksanakan Program Jaksa Jaga Sekolah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, dan kelima, melaksanakan sosialiasi kebijakan, tukar menukar informasi serta pendidikan dan pelatihan.

Editor : Sahdan

Berita Terkait