Pelaku Ditangkap di Jawa Timur

Kejari Lubuklinggau Terima DPO Dugaan Tipikor Dana Hibah Bawaslu Rp9,2 Miliar

Lubuklinggau, katakabar.com - Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dana hibah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), AS saat ini sudah diterima penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lubuklinggau dari Tim Tabur Kejagung dan Tim Kejati Sumatera Selatan.

Sebelumnya, AS diamankan Tim Tabur Kejaksaan Agung (Agung) bersama Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan di Tulung Agung, Jawa Timur, pada Rabu Pagi (22/6).

Kasi Pidsus ,Yuriza Antoni bersama tim penyidik Pidsus Kejari Lubuklinggau jemput DPO bernama AS, yang diterbangkan menggunakan pesawat dari Bandara Surabaya dan tiba pukul 12.10 WIB di Bandara SMB II Palembang, pada Kamis (23/6).

Kajari Lubuklinggau, Willy Ade Chaidir, SH melalui Kasi Pidsus, Yuriza Antoni, SH.MH didampingi Kasubsi Penuntutan dan Uheksi, Agrin Nico Reval, SH mengatakan, setelah diamankan Tim Tabur Kejagung dan Tim Kejati Sumsel, terdakwa AS telah diserahkan ke Penyidik Pidsus Kejari Lubuklinggau.

"Tiba di Bandara SMB II Palembang, terdakwa AS diterima dari Tim Kejati Sumsel dan bakal dilakukan proses selanjutnya," jelasnya.

Kata Yuriza, saat ini terdakwa AS sempat buron selama 2 bulan telah bersama Tim Penyidik Pidsus Kejari Lubuklinggau

"Untuk informasi lanjutan, tunggu pelaku tiba di Lubuklinggau dan disampaikan pada press confrence pers," ulasnya.

Diketahui penetapan AS masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) berdasarkan Surat Penetapan DPO Nomor B-1619 / L. 611/fd.1/05/2022. Pelaku sempat buron hampir memasuki dua bulan lamanya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau melimpahkan berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang, pada Kamis (16/6) lalu.

Berkas perkara tindak pidana korupsi penyimpangan bantuan dana hibah dari Pemkab Muratara kepada Bawaslu Muratara yang bersumber dari APBD Kabupaten Muratara 2019-2020 sebesar Rp9,2 miliar dengan kerugian negara menurut BPKP senilai Rp2,5 miliar dengan terdakwa Ketua Bawaslu, Munawir, Komisioner Bawaslu, Paulina, M Ali Asek, Korsek Bawaslu, Tirta Arisandi, Hendrik, Bendahara Bawaslu, Siti Zahro dan Staf Bawaslu, Kukuh Reksa, serta pelaku AS (DPO).

Editor : Sahdan

Berita Terkait