Kejati Riau Dalami Dugaan Korupsi Kopsa PTPN V Pekanbaru

Pekanbaru, Katakabar.com – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mendalami laporan LSM Inlaning terkait dugaan korupsi di tubuh PTPN V Pekanbaru. kasusnya, terkait pengelolaan dana Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M) Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Lembaga Indonesia Law Enforcement Monitoring (Inlaning) melaporkan kasus itu ke ke Kejati Riau pada 25 Juni 2020 lalu. Namun jaksa baru sebatas menelaah, belum memeriksa sejumlah pejabat PTPN V Pekanbaru.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Hilman Azazi mengatakan, laporan itu kini sedang ditelaah oleh pihaknya.

"Iya, sudah ada laporannya, masih kita telaah," kata Hilman, Saat ditemui sejumlah wartawan, Kamis (16/7).

Menurut Hilman, laporan itu belum masuk pengkajian. Pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), juga belum dilakukan.

"Belum bisa puldata, lagi kita telaah dulu. Karena perdatanya banding. Sudah putus di Pengadilan Negeri," ucap Hilman.

Dugaan korupsi tersebut dilaporkan dengan kerugian negara lebih dari Rp100 miliar. Dalam laporan itu, disebut sejumlah oknum di perusahaan pelat merah itu diduga bermain.  

Sebelumnya, Direktur Inlaning, Dimpos Tampubolon mengatakan, ada empat hal yang menjadi menjadi fokus laporan. Pertama, dugaan ada penyalahgunaan keuangan kredit KKPA dalam pembangunan kebun atas kredit sebesar Rp54 miliar pada Bank BRI Agro Pekanbaru.

"Dana Rp54 Miliar habis, tetapi kebun tidak dibangun dengan baik. Hal ini terbukti dari kondisi fisik kebun dan sarana prasarana kebun seperti jalan poros, jalan blok, dan gorong-gorong yang tidak layak. Akibatnya, negara (PTPN V) harus menanggung pembayaran kredit pada Bank BRI Agro karena hasil produksi kebun kelapa sawit Pola KKPA yang dibangun PTPN V adalah kebun gagal," terang Dempos.

Bahkan 100 hektare dari lahan KKPA tersebut puso (gagal tanam), akan tetapi Sertifikat Hak Milik (SHM) dari lahan tersebut tetap diagunkan di Bank Mandiri Palembang.

"Ini artinya lahan puso tetap dibebani utang dan dana pembangunan lahan puso tersebut ke mana?" ujar Dempos.

Kedua, Inlaning menduga ada penggelembungan kredit pada saat pengalihan kredit dari Bank BRI Agro Pekanbaru ke Bank Mandiri Palembang karena kredit awal sebesar Rp54 miliar, setelah 10 tahun berjalan bukannya berkurang tetapi malah tambah besar menjadi Rp83 miliar pada Bank Mandiri Palembang.

Ketiga, terhadap besarnya kredit yang dicairkan oleh Bank Mandiri Palembang, Inlaning menduga ada permainan karena sangat tidak masuk akal kebun gagal dengan produksi rata-rata sekitar 320 ton/bulan pada tahun 2013 bisa dicairkan kredit sebesar Rp83 miliar dengan cicilan kredit Rp900 juta lebih perbulan. Pencairan kredit sebesar Rp83 miliar tersebut masuk ke rekening PTPN V.

Pencairan kredit yang tanpa Appraisal dari konsultan independen dan tanpa hasil penilaian fisik kebun oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar atau Provinsi Riau menimbulkan kerugian negara yang sebesar, karena kemampuan bayar Kopsa-M sangat minim akibat produksi kebun tidak sampai 0,5 ton/bulan.

"Perkiraan kita hingga berakhir kredit pada tahun 2023, negara (PTPN V) akan menanggung kerugian lebih dari Rp100 miliar, karena PTPN V merupakan penjamin (Avalist) berupa Coorporate Guarantee atas utang tersebut," jelasnya.

Keempat, Dempos menduga ada penyalahgunaan keuangan kredit pada Bank Mandiri Palembang karena sesuai dengan Perjanjian Kerja sama No. 07 tanggal 15 April 2013, kredit sebesar Rp83 miliar tersebut sebagian diperuntukkan untuk perbaikan kebun KKPA dan sarana prasarana kebun KKPA.

Namun dana tersebut tidak dipergunakan untuk perbaikan kebun KKPA dan sarana prasarana kebun KKPA Kopsa-M.

"Untuk apa dana tersebut digunakan, Kopsa-M sampai hari ini tidak mendapat penjelasan apapun dari PTPN V," pungkas Dempos.

 

Editor : Sany Panjaitan

Berita Terkait