Alih Fugsi Jadi Kebun Sawit

Kejatisu Selidiki Peran Mafia Yang Merambah Hutan Suaka Margasatwa di Langkat

Langkat|Katakabar.com

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), melakukan penyidikan terkait alih fungsi kawasan hutan Suaka Margasatwa, di Karang Gading, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Di lokasi ini, Jaksa menemukan adanya aksi dari mafia tanah yang mengalihfungsikan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. 

Sekitar 210 hektare lahan di sana, rambah oleh mafia tanah untuk memperkaya diri sendiri. 
Penyelidikan alih fungsi lahan imi sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-16/L.2/Fd.1/11/2021 tertanggal 30 November 2021 lalu yang ditandatangani Kejati Sumut. 

Kasipenkum Kejati Sumut Yos Tarigan mengatakan, dua pekan sudah dilakukan penyelidikan dan statusnya kini ketahap lanjut.

"Dua Minggu sudah dilakukan penyelidikan dan kini sudah naik ke penyidikan," kata dia, melalui sambungan telepon genggam, Selasa (7/12/2021). 

Dari penyelidikan, Jaksa menemukan adanya peristiwa pidana dengan bukti permulaan yang cukup bahwa di Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur Laut telah dialih fungsikan yang seharusnya menjadi Hutan Bakau (mangrove) namun telah diubah menjadi perkebunan kelapa sawit dengan luas 210 Ha yang ditanami pohon sawit sebanyak 28.000 pohon.

Yos mengatakan, dari temuan di lapangan Jaksa menemukan adanya oknum yang mengatasnamakan Koperasi untuk memperdaya masyarakat merambah kawasan Suaka Margasatwa. Seharusnya, kawasan tersebut menjadi lokasi pelestarian hutan mangrove, namun berubah menjadi perkebunan sawit yang menyalahi aturan.

"Tim Pidsus temukan adanya oknum yang mengatasnamakan Koperasi untuk merambah lahan di sana dengan merambah menjadi perkebunan kelapa sawit," ucapnya. Ia mengatakan, Koperasi tersebut bukan dari instansi Pemerintah, melainkan oknum pribadi. "Jadi bisa dibilang ini adalah modus mereka yang ingin merambah lahan," ungkapnya.

Sejauh ini, kata dia tim juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Baik itu dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan masyarakat sekitar. "Kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap Camat dan lainnya," jelasnya.

Kini, kata dia tim masih melakukan pendalaman dalam kasus ini. "Kita akan lihat apakah benar itu koperasi untuk melestarikan alam atau hanya sebagai alat oleh mafia tanah," ungkapnya.

Editor : Dedi

Berita Terkait