Kemenko Marves Kawal Implementasi UUCK di Provinsi Riau

Pekanbaru, katakabar.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) terus mengawal implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat penciptaan lapangan kerja serta kemudahan berusaha. Dipimpin oleh

Dipimpin Asisten Deputi (Asdep) Strategi dan Kebijakan Percepatan, Ferry Akbar Pasaribu, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves taja sosialisasi dan diskusi implementasi UUCK di Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Selasa (6/4) kemarin.

"Di momen ini, kami mau kawal implementasi 47 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden yang menjadi instrumen pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK)," kata Asdep Ferry.

Kata Asdep Ferry, investasi memegang peranan yang sangat penting guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Dari total kebutuhan investasi in general pemerintah hanya bisa menyediakan sebesar 5 sampai 7 persen. Sementara BUMN hanya bisa 4,9 sampai 8,1 persen. Artinya, kebutuhan sisanya yang sebesar 90,1 sampai 84,7 persen berasal dari swasta. Investasi ini sangat diperlukan untuk mengembangkan perekonomian Indonesia," jelasnya.

Dijelaskannya, investasi punya dampak multiplier effect yang luar biasa. Lewat investasi, orang dapat membuka usaha, lapangan pekerjaan terbuka, dan ekonomi berputar. Ingat, investasi tidak selalu berasal dari asing. Negara saat ini terbuka dengan investasi dari luar maupun dalam negeri.

"Menarik selama tahun 2020 lalu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) itu tumbuh luar biasa sebesar 7 persen. Artinya, semakin banyak orang Indonesia semakin nyaman untuk menanamkan modal di negerinya sendiri," bebernya.

Mengacu pada Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, terdapat 245 bidang usaha prioritas dengan kriteria Proyek Strategis Nasional, padat modal dan padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, orientasi ekspor, serta orientasi R&D dan inovasi.

“Pemerintah mau menarik orang untuk berusaha di Indonesia melalui Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Cuma, dalam penerapannya tidak bisa sendiri. Harus ada koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kita perlu menarik investor yang mendorong nilai tambah. Dengan demikian, anak muda bisa turut belajar dan meningkatkan kemampuannya,” sebut Asdep Ferry.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Riau, Helmy D menimpali, Riau punya potensi perkebunan dan pertanian yang besar, khususnya di bidang sagu, kelapa, dan pinang, namun hilirisasinya belum terbentuk.

“Riau punya potensi sagu terbesar di Indonesia tapi belum ada hilirisasinya. Kita bisa dorong pertumbuhan ekonomi Riau, salah satunya lewat hilirisasi dan mendorong UMKM agar berkembang,” ulasnya.

Pelaksanaan hilirisasi ini tidak mudah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memulai dengan mengajak pelaku usaha lokal.

“Untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta mempermudah kemudahan berusaha, sekarang semua menggunakan sistem OSS ( Online Single Submission),” tambah Asdep Ferry.

Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM, Dendy Apriandi turut sumbangkan pemikiran, pada 2 Juli 2021, akan dimulai implementasi OSS versi RBA (Risk Based Approach).

“Bicara perizinan, saat ini kita mencoba memberikan kemudahan dan kepercayaan kepada pelaku usaha,” katanya.

Di sisi lain, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan pengembangan Kawasan Industri (KI) di Riau. Sejauh ini, terdapat 6 KI di Provinsi Riau, yaitu KI Pelintung (Dumai), KI Tanjung Buton (Siak), KI Industri Tenayan (Pekanbaru), KI Buruk Bakul (Bengkalis), Technopark Pelalawan, dan KI Kuala Enok (Indragiri Hilir).

“Selain itu, kita siapkan industri halal,” ujar Helmy. Kawasan Industri Halal ini nantinya akan berfokus untuk menghasilkan industri dari produk halal.

Selain melakukan sosialisasi bersama Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Asdep Ferry melakukan pertemuan terpisah dengan Konsul Jenderal Malaysia di Pekanbaru, Wan Nurshima Wan Jusoh. Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai upaya untuk menarik lebih banyak investor dari Malaysia. Beberapa PP dan Perpres di bawah UUCK yang diharapkan akan menjadikan Provinsi Riau sebagai salah satu tujuan utama investasi Malaysia di Indonesia, tandasnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait